Simpang Siur Kepengurusan PSSI Surabaya
18-10-2010
beritasurabaya.net - Heru Poernomo Hadi Ketua KONI Surabaya usai dengar pendapat bersama Komisi A DPRD Surabaya dan Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya serta pengurus klub, mengatakan, KONI Surabaya tetap akan tunggu laporan caretaker PSSI Surabaya terkait proses pelaksanaan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscablub) yang digelar kubu Wishnu Wardhana di Hotel Utami. Pasalnya, laporan ini terkait dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan KONI Surabaya.
Namun, laporan yang disampaikan caretaker tidak serta merta membuat KONI memberikan rekomendasi pada Wishnu Wardhana Ketua PSSI Surabaya versi Hotel Utami.
"Banyak pertimbangan yang akan dilihat dalam laporan nantinya. Misalnya, peserta Muscablub berapa orang, dihadiri siapa saja, yang diundang siapa saja. Kami juga akan melihat fakta di lapangan baru kemudian diputuskan apakah memang rekomendasi harus diberikan pada kepengurusan PSSI pimpinan Pak Wishnu apa tidak,"terang Heru, Senin (18/10/10), .
Heru juga menambahkan, sikap PSSI pusat yang terlalu intervensi ke Pengurus Kota (Pengkot) PSSI Surabaya. Seharusnya, persoalan ini cukup ditangani Pengprov Jawa Timur dan KONI Surabaya.
Heru juga menyatakan, sangat ganjal dalam SK kepengurusan yang diberikan Pengprov Jawa Timur pada kepemimpinan Wishnu Wardhana.
"Dalam SK yang diberikan seharusnya ada lampiran-lampiran sebagai dasar dari SK itu sendiri. Diantaranya, rekomendasi dari KONI Surabaya. Tapi justru rekomendasi KONI Surabaya belum ada, tapi SK sudah diberikan. Ini sebenarnya ada apa," ungkap Heru.
Terkait dengan hal itu, Zakaria Bagian Hukum KONI Surabaya menjelaskan kronologis kenapa pihaknya belum memberikan rekomendasi pada PSSI Surabaya pimpinan Wishnu Wardhana. Saat dilaksanakan Muscablub di Hotel Utami Surabaya, KONI Surabaya tidak diundang dan tidak tahu menahu. Dan KONI Surabaya baru diundang saat pelantikan pengurus PSSI Surabaya yang baru.
"Kami sama sekali tidak diberitahu ada Muscablub, tidak ada laporan bagaimana prosesnya, tiba-tiba diundang ada pelantikan pengurus. Seharusnya, Wastomi yang ditunjuk sebagai caretaker PSSI Surabaya mengirimkan laporan proses Muscablub itu ke KONI Surabaya,"papar Zakaria.
Berbeda, saat Saleh ismail Mukadar menggelar Muscablub. Waktu itu, KONI Surabaya diundang untuk hadir sekaligus beri sambutan di Muscablub dan diberi laporan proses Muscablubnya.
Zakaria menuturkan, memang tidak ada aturan tertulis laporan proses Muscalub ke KONI Surabaya. Namun sesuai AD/ART, ada mekanisme yang harus dilaporkan ke KONI Surabaya terkait dengan rekomendasi.
Sementara itu, Armudji Ketua Komisi A DPRD Surabaya meminta sebaiknya persoalan kepengurusan PSSI Surabaya versi Wishnu Wardhana tidak perlu diperpanjang. Kepengurusan yang sudah mendapat SK dari Pengprov Jawa Timur cukup dilengkapi laporan Muscablub ke KONI Surabaya.
Armudji juga menolak saat dikatakan terlalu intervensi dengan persoalan dualisme kepengurusan PSSI Surabaya. Sebagai perwakilan rakyat, Armudji menilai apa yang dilakukan adalah memberikan solusi terhadap persoalan tersebut sehingga tidak berlarut-larut persoalan yang ada di tubuh PSSI Surabaya.
Dengar pendapat yang berlangsung 2 jam ini sempat memanas saat Rusli Sekretaris Umum KONI Surabaya memberikan pendapatnya kemudian diinterupsi oleh Amang Ketua Fatahillah. Kontan adu mulut meluncur di sela-sela dengar pendapat hingga harus dilerai anggota dewan.
Tidak hanya itu, Wishnu Wardhana yang juga Ketua DPRD Surabaya meski tidak diundang dalam dengar pendapat, tiba-tiba masuk ke Komisi A. Sekitar lima menit duduk di dekat Armudji kemudian Wishnu meninggalkan ruangan, dengan terlebih dahulu berbisik kepada Armudji.
Sikap ini tentu membuat janggal, pasalnya dengar pendapat di Komisi A membahas permasalahan dualisme kepengurusan PSSI yang melibatkan nama Wishnu sebagai pemimpin PSSI Surabaya.
Erick Reginal Tahalele anggota Komisi A menilai, sikap Wishnu masih dalam kategori sah sebagai ketua DPRD Surabaya. Namun sangat disayangkan, karena dari segi etika, akan berpengaruh pada pandangan masyarakat tentang netralitas anggota dewan.
"Apalagi pembahasan di Komisi A ini bersifat kasuistik dan melibatkan namanya sebagai pengurus PSSI Surabaya," terang Erick. wan/bsn
