Amankan Keluarga, Kepala BKD Tangani Mafia
20-01-2011
beritasurabaya.net - Komisi A DPRD Surabaya menilai, Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Surabaya Yayuk Eko Agustin telah melangkahi kewenangan Inspektorat Kota Surabaya. Ini terkait masalah mafia kepangkatan yang disinyalir terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Surabaya.
Atas laporan para guru yang berusaha naik pangkat dengan cara membayar namun belum juga dinaikkan pangkatnya, maka kasus itu pun mencuat. Sayangnya, Yayuk diduga telah memanggil lima guru atau kepala sekolah yang terkait kasus itu. Padahal, kewenangan pemanggilan untuk menangani kasus itu adalah kewenangan Inspektorat.
Disampaikan Ketua Komisi A DPRD Surabaya Armudji, dengan adanya pemanggilan oleh Badan Kepegawaian terhadap lima guru itu, justru menimbulkan banyak pertanyaan.
Nampaknya, kasus itu akan ditangani sendiri agar segera mereda. Dan itu juga merupakan salah satu upaya untuk menghilangkan bukti atau kebenaran atas kasus tersebut," ujar Armudji.
Armudji juga menambahkan, pihaknya mendapat informasi jika dari lima kepala sekolah yang diduga menjadi mafia kepangkatan itu masih memiliki hubungan keluarga dengan Yayuk.
"Ini juga bentuk penyelamatan keluarga. Kita menduga ke arah itu. Dengan kondisi seperti ini, adanya upaya melampaui kewenangan Inspektorat, maka kita akan segera memanggil Yayuk dan pihak Inspektorat," tandas Armudji.
Sekadar informasi, beberapa waktu lalu, ada laporan dari beberapa guru yang ingin naik pangkat, namun harus merogoh kocek sebesar Rp 2,5 juta. Dengan membayar uang sejumlah itu, maka dijamin mereka akan segera naik pangkat. Namun kenyataannya, para guru itu tak segera naik pangkat, dan hanya dijanjikan untuk bersabar.
Sementara aturan di lingkungan pendidikan, seorang guru jika ingin naik pangkat, maka harus membuat artikel atau karya ilmiah. Karya ilmiah itu oleh para guru yang ingin naik pangkat, biasanya diserahkan atau diusulkan ke kepala sekolah untuk diteruskan ke Dinas Pendidikan. Hal ini rupanya sangat memberatkan karena itu muncul mafia kepangkatan yang sanggup membuatkan karya ilmiah tersebut. Dan kebanyakan, kepala sekolah lah yang menyanggupi untuk membuatkan karya ilmiah tersebut.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono mengakui jika permasalahan itu sudah ditangani Inspektorat dan kasusnya akan segera terbuka.
Sayangnya, terkait pengamanan keluarga yang diduga ikut dalam mafia kepangkatan ini, Yayuk eko Agustin tak berhasil dikonfirmasi. ries/bsn
