Pendidikan

Terima Bopda Tak Boleh Tarik Uang Gedung

09-02-2011

beritasurabaya.net - Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (Bopda), tak ada perbedaan di Surabaya.

Pemkot dengan besaran anggaran yang mencapai 36 persen pada RAPBD 2011 ini, menggelontor seluruh dana itu ke seluruh sekolah di Surabaya. Tujuannya, agar biaya pendidikan di kota ini, benar-benar gratis. Pemberian Bopda kepada sekolah negeri, memang mutlak.

Namun bagi pihak swasta, pemberian Bopda itu masih ada titik tawar. Artinya, Bopda itu tak sepenuhnya menggratiskan biaya pendidikan di sekolah swasta. Bopda itu hanya mengcover sebagian dari SPP di sekolah swasta.

Tentunya, nilai SPP di sekolah swasta lebih besar dari dana Bopda. Sehingga yang digratiskan hanya anggaran yang sesuai Bopda, sedang sisanya tetap bisa dibayar para murid. Bahkan jika di sekolah swasta ada tarikan uang gedung dan sebagainya, tetap tak ada larangan, namun hal itu harus ada persetujuan dari Komite Sekolahnya.

Berbeda dengan sekolah negeri, tarikan apapun tak diperkenankan, karena seluruhnya sudah ditanggung pemerintah. Ini khusus diberlakukan terhadap tarikan seperti akan dilakukannya renovasi atau pembangunan fisik.

Sementara bagi sekolah swasta yang siap mengambil Bopda, harus bersedia dilakukan audit. Namun Bopda ini sebenarnya tak dipaksakan ke sekolah swasta, sekolah itu bisa menolaknya. Ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono. Menurut dia, audit itu hanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemerintah atau negara.

"Yang mengaudit tentu tim dari Dinas Pendidikan Surabaya," kata Baktiono, Rabu (09/2/2011).

Baktiono juga menjelaskan, pemberian Bopda ini tetap mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional. Artinya, sekolah negeri maupun swasta masih bisa mendapatkan sumber dana lain.

"Sesuai UU itu, sumber dana itu adalah dari pemerintah, orang tua dan pihak ketiga. Jadi masih ada kelonggaran, tapi ya itu tadi tetap harus ada kesepahaman atau kesepakatan dengan komisi sekolahnya," tambah Baktiono.

Sumber dana dari pihak ketiga itu justru bisa mengembangkan sekolah bersangkutan. Namun untuk kerja sama dengan pihak ketiga ini, kata Baktiono, tidak boleh berupa perusahaan rokok, minuman keras atau yang berbau pronografi. ries/bsn

Foto: Baktiono.