Pendidikan

Polisi Larang Guru Demo Teaterikal

06-08-2010

beritasurabaya.net - Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Genteng Surabaya melarang aksi teatrikal para guru yang tergabung Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menuntut pencairan tunjangan profesi pendidikan (TPP) di halaman gedung DPRD Surabaya, Jumat (6/8/2010).

Aksi tersebut sempat disayangkan sejumlah guru karena selama ini jika
ada warga yang ingin menyalurkan aspirasinya selalu berunjuk rasa di halaman DPRD Surabaya dan tentunya tidak ada pelarangan.

"Tapi sekarang kok dilarang, kita juga warga yang berhak menyampaikan
aspirasi," kata salah satu guru yang enggan ditulis namanya.

Namun hal itu dibantah Kapolsek Genteng AKP Kusworo Wibowo. Iamengatakan bahwa pihaknya tidak melarang adanya unjuk rasa para guru digedung DPRD Surabaya, melainkan hanya melarang aksi teatrikal di dalam pagar gedung DPRD.

"Teatrikal harus di luar areal gedung dewan ini. Kalau sekedar
duduk-duduk di sini tidak apa-apa. Sebenarnya kami tidak menghalangi
pengunjuk rasa untuk melakukan aksinya di sini," katanya mengelak saat
dikonfirmasi sejumlah wartawan di DPRD Surabaya.

Menurut dia, aksi teatrikal tersebut dapat menimbulkan emosi sehingga
dapat membuat keributan di DPRD Surabaya. Namun, saat ditanya emosi apa yang dapat diakibatkan dari aksi teatrikal tersebut, Kusworo enggan memberikan alasannya.

Ia hanya mengatakan bahwa pihaknya menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan DPRD Surabaya. Apalagi di DPRD Surabaya saat ini sedang digelar
rapat paripurna.

Pembubaran oleh kepolisian ini membuat sebagian guru kecewa namun tidak bisa berbuat banyak. Guru yang berunjuk rasa berusaha menolak namun kapolsek tetap bersikukuh melarang aksi itu dengan alasan pijakan peraturan.

Sekretaris Bidang Keolahragaan dan Seni PGRI Surabaya Agus Wijanarko
mengatakan bahwa tujuan dari unjuk rasa kali dikarenakan TPP Januari-Juni
2010 senilai Rp1,5 juta untuk tiap-tiap guru-guru swasta dan negeri belum
dicairkan.

Padahal, lanjut dia, Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono sudah
meminta TPP tersebut dicairkan melalui mendahului perubahan anggaran
keuangan (MPAK) APBD Surabaya 2010.

Namun, kata dia, permintaan wali kota tersebut ditolak secara politis
oleh DPRD Surabaya dengan alasan akan dimasukkan ke Perubahan Anggaran
Keuangan (PAK) bukan MPAK. "Wali kota punya sinyal tapi dewan menolak,"
ujarnya. bsn3