DPRD desak Pemkot tambah Bopda bagi SMK
22-09-2010
beritasurabaya - Komisi D DPRD Surabaya minta Pemkot Surabaya mendesak Pemerintah Kota Surabaya (Pemkot Surabaya) segera melakukan penambahan Bopda (Bantuan Operasional Pendidikan Daerah) bagi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Surabaya.
Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono, menyatakan pertimbangan penambahan dana Bopda bagi SMK adalah siswa SMK membutuhkan banyak dana untuk kegiatan praktek. Di sisi lain, lulusan SMK ini banyak terserap di dunia usaha. Berdasarkan hasil survei Bappeko (Badan Perencanaan Pembangunan Kota) Surabaya, 80% lulusan SMK langsung bekerja dan ada yang kuliah, 20% menganggur.
“Tapi menganggurnya lulusan SMK ini hanya 1-2 tahun karena mereka masuk waiting list di instansi yang membutuhkan tenaga lulusan SMK. Sedangkan lulusan SMA, hanya 20% bekerja sedangkan 80% menganggur dan kuliah,” kata Baktiono, Rabu (22/9/2010).
Melihat hasil survei Bappeko itu, Komisi D yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat minta eksekutif segera percepat penambahan dana Bopda. Apalagi selama ini 32% APBD Surabaya berhasil terserap untuk dana pendidikan.
Bopda yang selama ini diterima siswa SMK sebesar Rp152 ribu per siswa per bulan, akan naik jadi Rp275 ribu per siswa per bulan. Sedangkan Bopda untuk SD, SMP dan SMA, kata Baktiono, tidak mengalami perubahan. Untuk SD Rp 63 ribu per siswa per bulan, SMP Rp 118 ribu per siswa per bulan dan SMA Rp 150 ribu per siswa per bulan.
“Dengan Bopda ini, membantu siswa tak mampu secara ekonomi untuk mendapatkan haknya belajar di sekolah. Kalau masih ada tarikan-tarikan di sekolah, itu menunjukkan sekolah belum melihat fungsi dari Bopda itu sendiri. Sampai saat ini masih banyak sekolah memberlakukan tarikan ke siswanya. Jelas ini tidak benar,” ujarnya. wan/bsn2
