Pendidikan

SK CPNS untuk GTT, DPRD minta Dinas Pendidikan dilibatkan

05-10-2010

beritasurabaya.net - Pembahasan pemasalahan guru tidak tetap (GTT) yang terganjal mendaftarkan calon pegawai negeri sipil (CPNS) lantaran tidak memiliki SK mengajar dari pihak sekolahan belum mencapai titik temu.

Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Erick Tahalele kemudian mengusulkan dinas pendidikan dilibatkan dalam pembahasan pemberian SK GTT. Sebab, selama ini pihak sekolahan hanya menuruti intruksi dari dinas pendidikan.

"Sebenarnya kepala sekolah bisa saja membuatkan SK kalau ada perintah dari dinas pendidikan," ujar Erick dalam acara hearing yang digelar di ruang rapat Komisi A DPRD Surabaya, Selasa (5/10/2010).

Menurut Erick, persoalan yang terjadi sebenarnya bukan hanya adanya beberapa GGT yang tidak tidak memeliki SK. Akan tetapi, juga terkait dengan permasalahan pendistribusian tenaga pengajar yang dilakukan dinas pendidikan. Sejak tahun 2009 lalu, banyak guru yang sudah berstatus PNS ditempatkan disekolah-sekolah negeri. Padahal, di sekolah negeri yang dituju belum tentu kekurangan tenaga pengajar. Karena disana mungkin sudah ada GTT.

Akibatnya, dengan adanya pendistribusian guru PNS ini keberadaan GTT disekolah negeri sering kali diabaikan. "Potensi yang seharusnya bisa dimunculkan jadi tidak bisa dimunculkan," ujar Erick.

Untuk itu, Erick berharap, meskipun keberadaan GTT tergeser dengan guru yang berstatus PNS, para GTT itu seharusnya tetap mendapatkan penghargaan atas pengabdian yang telah dilakukannya. "Berikanlah penghargaan kepada mereka. Kerena mereka mengabdi cukup lama. Seperti ibu Jati yang sudah mengajar di SMP 40 Surabaya sejak tahun 1996," ujarnya.

Sebelumnya, Setelah menggelar hearing dengan pihak sekolahan dan GTT yang bermasalah, Komisi A DPRD Surabaya memutuskan untuk kembali menggelar hearing dengan menghadirkan perwakilan Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan Dinas Kepegawaian Kota Surabaya. Kali ini, hearing hanya dihadiri Kepala SMP 40 Surabaya, 3 GTT SMP 40 Surabaya dan pihak terkait lainnya.

Keputusan mengundang dinas pendidikan dan dinas kepegawaian diambil setelah anggota Komisi A DPRD Surabaya mendengarkan penjelasan dari Kepala SMP 40 Surabaya, Ely. Dalam hearing Ely menjelaskan, 3 GTT dari sekolahannya mendapatkan SK mengajar terakhir untuk tahun ajaran 2008/2009, dan habis masa berlakunya sejak Juni 2009 lalu.

"SK mengajar diperbarui setiap tahun ajaran," katanya dihadapan forum. Setelah habis tahun ajaran 2008/2009, lanjutnya, ketiga GTT yang salah satu diantaranya Jati tak lagi mendapatkan SK mengajar dari SMP 40 Surabaya.

Meskipun ketiga GTT itu sampai sekarang masih terdaftar sebagai guru di SMP 40 Surabaya, dan juga tak pernah mengajukan surat pengunduran diri.

Menurut Ely, alasan tidak diperbaharuinya SK tiga GTT di sekolahnya lantaran mereka sudah tidak lagi mempunyai jam mengajar. Pihak sekolahan mengambil langkah tersebut setelah mendapat intruksi dari Dinas Pendidikan.

"SK dibuat pejabat yang berwenang selama masih dibutuhkan," paparnya.

Sementara itu, permasalahan GTT bukan hanya terjadi di SMP 40 Surabaya. Tetapi juga terjadi di SMAN 15 Surabaya. Bahkan, sebelumnya GTT dari SMAN 15 Surabaya juga sudah mengadu ke DPRD Surabaya.

Permasalahan GTT ini mulai muncul dengan turunnya surat edaran Menpan nomor 5 tahun 2010 tentang pengangkatan guru honorer menjadi CPNS. Namun upaya para GTT untuk mendaftarkan CPNS terhambat karena sudah tidak memiliki SK mengajar lagi dari pihak sekolah. Hal itu setelah beberapa GTT tak lagi mendapatkan jam mengajar.

"Ini karena ada aturan sertifikasi bahwa guru harus mengajar 24 jam dalam seminggu," kata Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Armuji.

Seperti dikeluhkan banyak GTT lainnya, imbas sertifikasi itu maka jatah jam mengajar itu banyak diambil oleh guru PNS yang membuat jam mengajar GTT berkurang, bahkan tidak kebagian jam mengajar.