Pendidikan

Guru Di Sekolah Swasta Akan Ditarik Lagi Ke Negeri

02-01-2011

beritasurabaya.net - Yayuk Eko Agustin Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Surabaya mengatakan, sekitar 1.000 guru PNS diperbantukan di sekolah-sekolah swasta akan ditarik kembali ke sekolah negeri mulai tahun ini.

Penarikan dilakukan bertahap agar sekolah swasta bisa menyiapkan guru pengganti.

"Penarikan perintah dari dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN)," tegas Yayuk, Minggu (02/01/2011).

Sebagian sekolah punya lebih dari dua guru PNS yang diperbantukan. Karena itu, penarikan tidak akan serentak.

"Sekolah-sekolah swasta akan diberi tahu soal penarikan ini. Pengelola sekolah diminta menyiapkan guru pengganti agar tidak kekurangan saat guru PNS ditarik," ucapnya.

Guru PNS tersebut, akan ditempatkan ke berbagai sekolah negeri di Surabaya. Saat ini, sebagian sekolah masih belum memenuhi rasio ideal antara guru dan murid. Dengan tambahan guru PNS yang ditarik itu, rasio tersebut bisa tercukupi.

"Detil kebutuhannya ada di Dinas Pendidikan. BKD hanya mencatat dalam beberapa kesempatan, wali kota selalu menyinggung soal kekurangan tenaga guru," terangnya.

Surabaya punya lebih dari 300 sekolah negeri yang terbagi dalam beberapa jenjang. Jumlah SD paling banyak dibandingkan jenjang sekolah lain.

"Di sekolah-sekolah itu nanti akan ditempatkan guru PNS yang ditarik dari sekolah swasta," paparnya.

Selain itu, penarikan juga akan memberi kesempatan kepada tenaga pengajar mendaftar ke sekolah swasta. Dengan demikian, ada lowongan kerja bagi calon guru di sekolah swasta.

"Dengan sertifikasi, sekarang rasanya sama saja antara guru PNS dan guru swasta," katanya.

Sementara itu, Harun Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur mengatakan, Kementerian PAN sudah mengedarkan perintah penarikan itu sejak tahun lalu. Namun, Dinas Pendidikan Jatim masih menginventarisasi jumlah guru PNS dan penempatan mereka di sekolah swasta.

"Hasil inventarisasi itu akan menjadi dasar penarikan. Jangan sampai gara-gara penarikan, kegiatan pembelajaran terganggu," tuturnya.

Inventarisasi dilakukan oleh kabupaten/kota. Setelah itu Dinas Pendidikan Jatim pemerintah kabupaten/kota akan akan menyusun kategori sekolah lalu menetapkan mekanisme penarikan.

"Kami harus memastikan proses pendidikan tetap normal saat dan setelah penarikan," katanya.

Dinas Pendidikan antara lain berkonsentrasi agar penarikan itu tidak mengganggu persiapan ujian nasional. Di beberapa sekolah swasta, guru PNS memegang peran kunci dalam persiapan ujian nasional.

"Kami ingin menyeimbangkan penerapan pemerintah pusat dengan kebutuhan proses pendidikan," pungkasnya. wan/bsn