Pendidikan

Dituding Potong Tunjangan, Kepala SD Sakit Hati

06-01-2011

beritasurabaya.net - Adanya laporan terkait pemotongan tunjangan bagi Guru Tidak Tetap (GTT), Komisi D DPRD Surabaya langsung bersikap.

Kamis (06/01/2011), komisi yang membidangi masalah kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat ini memanggil Dinas Pendidikan Surabaya dan seluruh kepala SD se-Pakal Benowo.

Ketua Komisi D Baktiono, membeberkan data dugaan pemotongan tunjangan GTT. Dari data itu, diketahui ada delapan GTT di SDN Babat Jerawat II yang dipotong.

Pemotongan itu berlaku untuk tunjangan Januari-Juni 2010 sebesar Rp 310.000. Seharusnya, masing-masing GTT menerima Rp 1.710.000, namun diberikan hanya sebesar Rp 1.400.000.

Ironinya, ada juga GTT yang hanya menerima tunjangannya sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 500 ribu. Baktiono pun menyerahkan daftar penerima tunjangan prestasi non-PNS.

Dalam daftar yang berstempel sekolah, tak ditandatangani kepala sekolah. Sementara para penerima membuat surat pernyataan bahwa mereka telah menerima tunjangan secara penuh. Hal itulah yang diduga ada pemotongan.

“Ini mengindikasikan adanya pemotongan. Kenapa harus membuat surat pernyataan,” tanya Baktiono.

Ternyata tak sekadar membuat surat pernyataan, GTT juga mendapat ancaman agar mau menerima dana yang diberikan (telah dipotong). Jika tak mau menerimanya, maka dana itu akan dikembalikan ke kas daerah.

Kepala SDN Babat Jerawat II Siti Suningsih yang merasa tak melakukan pemotongan pun kaget. Pasalnya, semua tunjangan GTT telah diberikan kepada yang berhak dan tak ada sama sekali pemotongan tersebut.

Selain itu, Siti juga membantah jika GTT di SDN-nya tak berjumlah delapan orang, melainkan enam orang.

“Di tempat kita pembagian dua kali, diterima utuh. Selain itu, saya juga tak ikut membagikannya karena ditangani staf TU,” aku Siti yang tak terima dengan tudingan tersebut.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Surabaya Sahudi menerangkan jika tunjangan GTT yang besarnya Rp 300 ribu per bulan merupakan anggaran dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota. Proses pencairannya langsung ke rekening sekolah.

"Untuk UPTD Pakal ada 16 sekolah dengan 89 guru yang menerima. Satu semesternya Rp 160 miliar," terang Sahudi.

Menurut Sahudi, yang ada hanya pemotongan atas pajak pertambahan hasil sebesar lima persen. Namun Sahudi berjanji akan mengusut laporan itu. Jika ditemukan ada pemotongan yang dilakukan oknum, maka dinas akan mengambil langkah tegas.

“Untuk kasus ini, kita akan turunkan tim untuk menyelidikinya," pungkasnya. ries/bsn