Maklumi Jika Perda Rokok Tak Berjalan
12-02-2011
beritasurabaya.net - Kritikan tentang ngambangnya Perda 5/2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok, mulai bermunculan.
Bahkan Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang memiliki inisiatif membuat perda itu, juga kecewa dengan penerapannya. Pasalnya, sudah dua tahun perda itu diberlakukan, tetap saja larangan merokok bebas itu dilanggar.
Bahkan oleh sebagian anggota legislatif di Surabaya, Perda KTR dan KTM ini dinilai sebagai perda tidur. Dalam perda itu sudah jelas jika suatu tempat yang biasa didatangi banyak orang, harus menyediakan kawasan terbatas merokok atau tempat merokok.
Namun kenyataannya, masih banyak tempat-tempat seperti itu yang tak memiliki tempat merokok.
Ada juga yang sudah menyediakan tempat merokok, tetapi masih banyak juga pelanggaran. Perokok yang tak memanfaatkan tempat merokok, sama sekali tak disanksi. Apalagi Satpol PP selaku pihak penegak perda, tak menunjukkan taringnya sama sekali.
Namun menurut Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH, silahkan saja pihak lain menilai jika Perda KTR dan KTM itu sebagai perda tidur.
"Itu kan persepsi orang, boleh-boleh saja, tak masalah. Tapi kita juga harus melihat dasar dari dibuatnya perda itu," kata Bambang DH.
Perda KTR dan KTM itu, lanjut Bambang DH, memiliki semangat untuk menekan perokok pemula dan melindungi perokok pasif. Karena itu wajar, jika masih banyak pula orang yang tak mematuji perda tersebut.
Namun terkait kurang jalannya Satpol PP dalam hal penegakan perda, karena memang terbatasnya sumber daya manusia yang ada. Untuk mengawasi jalannya perda tersebut di masing-masing satuan kerja di pemkot, sebetulnya sudah dibentuk tim dari satuan kerja bersangkutan. Jadi bukan dari Satpol PP. Begitu juga dengan penegakan perda di tempat umum lainnya, sudah menjadi tanggung jawab pengelola tempat itu masing-masing.
"Dalam pelaksanaannya, pemkot tetap melakukan sosialisasi. Strategi kita bagaimana upaya pencegahan itu berjalan. Tapi perlu diketahui, perda yang lama saja belum efektif bekerja, apalagi perda yang baru," ungkap Bambang DH. ries/bsn
