Politik Pemerintahan

PNS Bakal Kehilangan Uang Makannya

14-01-2011

beritasurabaya.net - Kabar bakal disahkannya RAPBD pada Maret 2011, tentu bakal menyiksa seluruh PNS di lingkungan Pemkot Surabaya.

Pasalnya, dengan tak adanya anggaran selama beberapa bulan ini, uang makan dan minum PNS, tak akan dikeluarkan. Jumlahnya pun lumayan besar, mencapai Rp 325 ribu per bulan.

Sekadar informasi, uang makan untuk PNS itu mencapai Rp 10 ribu per hari dan uang minum sebesar Rp 25 ribu per bulan. Informasinya, jatah uang makan dan minum selama beberapa bulan ke depan itu tak sekadar terancam tak keluar, tapi hangus.

Ini dikarenakan, tak ada aturan untuk pembayarannya dilakukan secara rapel. Dengan begitu, PNS pun banyak yang resah karena haknya bakal hilang. PNS sangat berharap agar RAPBD segera dibahas dan disahkan menjadi APBD.

Kepala Sub Bagian Evaluasi, Bagian Bina Program Surabaya Eri Tjahyadi membenarkan hal itu. Menurut dia, jatah tersebut sejak Januari memang belum diterima seluruh PNS, (14/01/2011).

Tidak adanya aturan rapel itulah yang juga meresahkan pejabat di lingkungan pemkot. Bahkan aturan itu juga masih dalam perdebatan. Dikhawatirkan, jika dana itu dirapel setelah APBD disahkan, justru berdampak hukum.

Nilai uang makan dan minum, perbulannya memang kecil. Namun uang tersebut tentu sangat berarti bagi PNS yang ada di tingkat paling bawah. Uang itu bisa menambah penghasilan keluarga.

Dengan kondisi pembahasan KUA-PPAS di dewan yang banyak kendala, bahkan sampai dikembalikan untuk diperbaiki eksekutif, maka pembahasan RAPBD itu pun semakin tak jelas. Artinya, berapa bulan PNS harus puasa, tentu tak jelas.

Sebenarnya, molornya pembahasan APBD itu tak merugikan pemkot. Namun masyarakatlah yang merasakan imbasnya, karena pembangunan yang ada menjadi tersendat. ries/bsn

Advertising
Advertising