Masalah PT Unicomindo Terus Bergulir
02-09-2010
beritasurabaya.net - Dalam perkembangannya, nampaknya persoalan PT Unicomindo semakin hangat dibicarakan di gedung DPRD Surabaya, pasalnya sejumlah fraksi mensinyalir ada kesan yang tidak beres dalam munculnya anggaran pembayaran piutang tersebut dalam pembahasan Perubahan Anggaran Keuangan ( PAK ) APBD Kota Surabaya 2010.
Bahkan dalam rapat Badan Anggaran ( Banggar ) beberapa waktu lalu sempat diwarnai insiden walk outnya anggota Banggar dari Fraksi PKS Reni C Astuti lantaran terlibat adu argument dengan ketua DPRD Surabaya Wisnu Wardhana.
Sumber anggota Banggar yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dalam rapat Banggar tersebut Reni C Astuti melakukan interupsi kepada pimpinan rapat, dan meminta agar ketua DPRD Surabaya hati-hati dalam membahas soal pembayaran piutang kepada PT Unicomindo, karena DPRD Surabaya sedang disorot soal dugaan kasus gratifikasi, Kamis (02/09/10).
Namun, dalam perkembangannya ketua DPRD berang dan langsung mengatakan kepada Reni agar berhati-hati kalau ngomong
“Jika tidak maka saya akan cabut hak suara saudara, ” terang sumber tersebut menirukan perkataan Wisnu Wardhana.
Mendengar gertakan tersebut, lanjut sumber, Reni langsung menyampaikan pada pimpinan rapat agar tidak usah repot-repot mencabut hak suaranya dalam rapat, karena jika pembahasan soal piutang Pemkot terhadap PT Unicomindo dipaksakan maka dirinya akan keluar dari rapat tersebut
“Saya tidak ikut bertanggung jawab jika pembahasan itu tetap dipaksakan, ” tegas Reni ditirukan sumber.
Sementara itu, Anggota Komisi D ( Kesra ) DPRD Surabaya Masduki Toha sangat menyesalkan tindakan arogan yang dilakukan oleh ketua DPRD Surabaya dengan mengancam mencabut hak suara anggota, pasalnya sudah menjadi hal yang lumrah jika rapat yang dilakukan oleh DPRD ada perdebatan
“Menurut saya ini langkah mundur, bisa-bisa ini tanda kehancuran DPRD Surabaya, ” sesalnya.
Masduki juga mengatakan, kasus piutang Unicomindo dulu pernah dianggarkan oleh Komisi A periode 2004-2009, namun ternyata uang tersebut tidak bisa dicairkan lantaran masih terkendala proses hukum
“Lha kok sekarang kembali dianggarkan lagi, ini ada apa?, ” tanyanya dengan penuh keheranan.
Terkait dengan hal itu, ketua DPRD Surabaya mengatakan, DPRD Surabaya berani menganggarkan soal piutang Pemkot kepada PT Unicomindo setelah adanya putusan hukum dari Mahkamah Agung yang bersifat incracht
“Saya pikir tidak perlu diperdebatkan kembali, ” tegasnya.
Ketika disinggung soal adanya ancaman pencabutan hak suara, dengan diplomatis Wisnu mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dinamika persidangan
“Sudahlah tidak usah dibesar-besarkan, ” pintanya.
Dari kejadian itu, Fatkur Rakhman Ketua Fraksi PKS DPRD Surabaya mengatakan, FPKS tetap tidak bisa menerima lolosnya tambahan belanja sebesar 3. 336 . 339 . 500 rupiah dalam PAPBD 2010.
“ Kami tidak bertanggung jawab atas rekomendasi pencairan anggaran tersebut, ” pungkasnya. bsn4
