JMP minta kejelasan aturan parkir
18-10-2010beritasurabaya.net - Manajemen Jembatan Merah Plaza (JMP) meminta ketegasan Pemkot Surabaya mengenai aturan main perparkiran yang ada di lingkungan JMP.
Direktur JMP Priyo Setiobudi menyatakan, mempersoalkan lahan milik Pelindo yang dimanfaatkan untuk lahan parkir JMP terlalu mengada-ada.
“Ibaratnya, orang punya rumah dan halaman kemudian halamannya digunakan untuk parkir, lho kok tidak boleh. Aturan mainnya sebenarnya seperti apa?” tanya Priyo saat dengar pendapat di Komisi A DPRD Surabaya, Senin (18/10/2010).
Dia menjelaskan tanah pelabuhan yang digunakan manajemen JMP sudah ada batas-batasnya. Bahkan sejak tahun 2006, ruko-ruko yang ada di areal kawasan JMP memanfaatkan halaman depannya untuk parkir. Manajemen JMP juga memanfaatkan bangunan mal sebagai tempat parkir.
“Seluruh areal parkir juga membayar restribusi. Jadi untuk persoalan ini, kami masih menunggu apa memang ada aturan main dari Pemkot Surabaya. Kami ini menggunakan lahan di lingkungan sendiri kok disoal,“ tukasnya.
Sementara itu, Irvan Wahyu Drajat Kabid Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Surabaya menjelaskan sejak tahun 2004, manajemen JMP menggunakan IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Dalam IMB inilah nantinya akan dievaluasi apakah juga di dalamnya termuat izin perparkiran.
Irvan menegaskan kalau memang sudah termasuk izin perparkiran, Dinas Perhubungan juga akan mengkaji dengan izin perparkiran yang ada apakah mengganggu aksesibilitas jalan yang ada atau tidak. Kalau tidak mengganggu tidak masalah tapi kalau mengganggu, berarti izin akan dikaji kembali.
“Tapi kalau di dalam IMB tidak termasuk izin perparkiran, itu berarti ada pelanggaran dan Dinas Perhubungan akan menindak sesuai aturan yang berlaku,“ tegas Irvan. bsn3
