Politik Pemerintahan

Dewan Tolak Raperda Perikanan

19-10-2010

beritasurabaya.net - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk membuat peraturan daerah tentang ijin usaha perikanan gagal. Pasalnya, pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Surabaya menolak atas rancangan peraturan daerah (raperda) ijin usaha yang telah diajukan Pemkot Surabaya. Alasan penolakannya, raperda yang diajukan justru malah akan merugikan pemkot.

Reni Astuti Ketua panitia khusus (pansus) raperda ijin usaha perikanan mengatakan, dalam raperda yang telah diajukan ada 3 obyek retribusi dalam usaha perikanan. Yakni, retribusi pengolahan, retribusi penangkapan dan retribusi budidaya. Namun setelah dilakukan pengkajian yang didasarkan pada undang-undang nomor 28 tahun 2009, yang berhak menarik retribusi atas usaha pengolahan hasil perikanan adalah pemerintah provinsi (pemprov).

"Pemkot dilarang menarik retribusi pengolahan," ujarnya ketika ditemui kantor DPRD Surabaya, Selasa (19/10/10).

Kemudian untuk sektor penangkapan, di Surabaya hanya ada 5 badan usaha panangkapan ikan. Sedangkan sektor budidaya tak bisa ditarik retribusi karena semua sektor budidaya ikan di Surabaya masih menggunakan cara tradisional.

"Sektor budidaya yang bisa ditarik retribusi adalah budidaya sistem intensif dan semi intensif. Padahal di Surabaya sekarang ini budidayanya masih menggunakan tradisional," paparnya.

Apabila raperda yang telah diajukan dipaksakan untuk disahkan menjadi perda, maka yang akan rugi Pemkot Surabaya sendiri. Sebab, biaya retribusi yan dihasilkan dari perda hanya Rp 200 per tahun. Sedangkan biaya pembinaan yang harus dikeluarkan setiap tahunnya mencapai Rp 20 juta.

"Jadi sangat njomplang. Penghasilan tak seberapa tapi pengeluaran besar," jelasnya.

Reni Anggota Komisi C DPRD Surabaya ini menambahkan, sebelum memutuskan untuk melakukan penolakan atas raperda ijin usaha perikanan, pihaknya sudah melakukan pembahasan dan pengkajian selama 1 bulan.

"Sebenarnya masih ada waktu satu bulan lagi untuk pembahasan. Karena waktunya 2 bulan. Tapi dalam waktu 1 bulan kita sudah bisa menyelesaikannya,"terangnya.

DPRD Surabaya sangat menyayangkan atas raperda ijin usaha perikanan yang diajukan pemkot. Sebab, pemkot dinilai asal mengajukan raperda tanpa melakukan pengkajian yang tepat. Bisa dibayangkan, berapa anggaran yang telah dihabiskan pemkot untuk menyusun raperda yang dianggap tidak tepat tersebut.

"Sebelum raperda diajukan, pastinya pemkot melakukan sosialisasi raperda, malakukan koordinasi untuk penyusunan dan sebagainya. Tentunya itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Tapi tidak sesuai dengan hasilnya," pungkasnya. wan/bsn