Tiga Bank Rebutan Kelola PBB Kota Surabaya
03-11-2010
beritasurabaya.net - Dalam menjalankan amanat UU 28/2009 terkait Pemungutan Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan Bea Peralihan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB), ternyata Pemerintah kota Surabaya sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari.
Dalam UU itu, pungutan pajak bakal dilakukan pemerintah daerah setempat. Bahkan dengan menjadi pilot project yang akan diberlakukan pada 2014, namun pemkot dan DPRD Surabaya ingin hal itu diwujudkan pada 2011.
Untuk itu, Komisi B DPRD Surabaya langsung menggelar hearing dengan memanggil instansi terkait, khususnya Bank Jatim yang siap menjalankan pelayanan pungutan pajak tersebut.
Sebenarnya tak saja Bank Jatim yang tertarik mengelolanya, ada bank lain yang juga mengaku siap, yakni Bank Surya Arta Utama milik pemkot dan BRI.
Moch Machmud Ketua Komisi B DPRD kota Surabaya mengatakan, dirinya akan mengundang hearing bank lainnya, untuk mengetahui bank mana yang lebih siap.
"Komisi B, ingin selektif memberikan rekomendasi bank yang dipilih pemkot. Ini terkait dengan besarnya biaya yang akan dikelola atas penarikan dua pajak ini. Jika sekarang nilai pajaknya diperkirakan Rp 600 miliar per tahun, bisa jadi akan melonjak sampai Rp 1 triliun," terang Machmud, Rabu (03/11/10).
Dalam hearing tersebut, Komisi B tak menginginkan masyarakat kesulitan dalam membayar pajak. Namun direksi Bank Jatim menyatakan pihaknya telah siap dan akan menyebar loket-loket pembayaran pajak di tengah masyarakat. Aries/bsn
