Antisipasi Kebocoran, Peraturan Parkir Diganti
04-11-2010
beritasurabaya.net - Tingkat kebocoran pendapatan parkir di Surabaya cukup tinggi. Salah satunya dipicu karena kenakalan juru parkir.
Seperti aksi menarik retribusi tanpa memberikan karcis ke pengguna jasa parkir. Untuk itu, aturan lama yang terkait perparkiran, sudah seharusnya diubah.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD Surabaya Moch Machmud. Menurut dia, revisi aturan itu sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan kebocoran pajak dan retribusi parkir.
"Jika tetap bertahan dengan aturan lama, maka potensi kebocoran pendapatan tak akan hilang. Pelanggaran yang dilakukan juru parkir pun tak perlu lagi dilindungi, tapi harus ditindak tegas," tandas politisi Partai Demokrat ini, Kamis (04/11/10)
Pemkot dalam hal ini Dinas Perhubungan, harus rajin melakukan pengawasan terhadap juru parkir yang ada di bawah pengawasannya. Jangan sampai kenakalan tetap terjadi karena lemahnya pengawasan.
Machmud juga menyampaikan, sudah saatnya parkir yang dikelola swasta harus mendapat pengesahan pemkot. Swasta tak lagi dibolehkan membuat karcis parkir sendiri karena hal itu membuat lemahnya pelaporan pendapatan.
"Pemerintah hanya mendapat setoran 20 persen dari hasil parkir swasta, padahal di satu sisi pemerintah tak pernah tahu berapa pendapatan sebenarnya. Ini karena karcis swasta yang dikeluarkan tak pernah diketahui pemerintah. Seharusnya dengan adanya pengesahan dari pemerintah, bisa diketahui dalam satu bulan pihak swasta mengeluarkan berapa karcis parkir," urai Machmud.
Selama ini, disinyalir banyak lahan parkir swasta tidak berizin. Lahan parkir itu terutama berupa parkir di pertokoan. Sayangnya, Pemkot belum pernah melakukan tindakan tegas terhadap pengelola areal parkir swasta tanpa izin. Ries/bsn
Foto: Moch Machmud. (Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya)
