Pajak reklame naik, DPRD ancam interpelasi Risma
05-11-2010
beritasurabaya.net - Naiknya pajak reklame yang ditetapkan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini hingga 200% mendapat tentangan keras dari anggota DPRD Surabaya.
Bahkan sejumlah pimpinan dewan berikrar akan menggunakan hak bertanya (interpelasi) ke wali kota atas keputusan itu. Kesepakatan ini diambil saat rapat badan anggaran (banggar) Jumat siang (5/11/2010). Ketua Fraksi PDS Surabaya Simon Lekatompessy yang mengaku mendapat surat keluhan dari P3I atas kenaikan ini mengatakan, kenaikan pajak reklame sangat memberatkan dunia periklanan di Surabaya, bahkan imbasnya bisa sampai mematikan bisnis reklame. “Bagaimana mungkin bisa hidup kalau pajaknya dinaikkan sampai 1000%. Ini sama saja merampok,” kata Simon yang juga seorang pengusaha reklame ini. Menurut dia, kenaikan pajak tidak hanya merugikan biro reklamre, namun pengusaha yang akan beriklan di Surabaya. “Mereka tentu akan berpikir seribu kali untuk pasang reklame disini, kalau cost produksinya sangat tinggi,” ujar Simon. Simon melihat tidak ada itikat yang baik dari wali kota atas kenaikan ini. ‘Kalau memang ingin menertibkan, harusnya perizinannya yang dibenahi, bukan dinaikkan segini besarnya,” ujarnya. Pemkot juga harus melihat efek domino dari keberadana iklan ini seperti penyerapan tenaga kerja serta keindahan kota. “Berapa ribu orang yang akan nganggur kalau dunia periklanan lesu. Kalau untuk keindahan kota, dengan minimnya reklame bagaimana kondisi kota terutama malam hari, karena reklame juga mampu memberi dekorasi kota,” paparnya. Menurut Simon, hak interpelasi itu pasti digunakan jika wali kota tidak segera meninjau kembali kebijakannya. “Kami lebih dulu meminta wali kota meninjau ulang kebijakan ini. Kalau dalam waktu semingu tidak dilakukan kami terpaksa melakukan langkah interpelasi,” tegasnya. Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Machmud juga menyesalkan langkah wali kota yang terburu-buru menaikkan pajak reklame. Pasalnya, saat ini raperda tentang pajak daerah yang salah satu itemnya mengatur tentang pajak reklame sedang dibahas di dewan. “Ada apa ini wali kota kok terburu-buru. Kebijakan itu bisa diambil setelah perda ini disetujui,” katanya. Sama halnya dengan Simon, Machmud sepakat menggunakan hak interpelasi jika kebijakan ini tidak dikaji ulang. Sementara Ketua Perhimpunan Usaha Reklame Indonesia (PURI) Gatot Indarto juga menyuarakan hal serupa. “Kami sudah mengirim surat ke wali kota agar meninjau ulang kebijakan ini, tapi wali kota tidak bergeming,” kata Gatot saat ditemui sebelum hearing di DPRD Surabaya. Dia mengakui, kebijakan itu jelas menyusahkan biro iklan. Apalagi pelaksanaannya yang terkesan terburu-buru tanpa ada sosialisasi lebih dulu. “Kami baru mendapat edaran tanggal 29 Oktober, dan tanggal 1 November sudah dilakukan. Tidak ada sosialisasi sama sekali. Padahal banyak rekan kami yang sudah kontrak dengan harga lama,” kata Gatot. Jika pemkot ngotot menaikkan pajak reklame bukan tidak mungkin angka pengangguran di Surabaya meningkat tajam. Saat ini saja, jumlah anggota PURI ada 105 biro reklame dengan jumlah karyawan sekitar 12.000 orang. “Selama ini kami cukup membantu pemkot dengan mempekerjakan banyak orang. Kalau pajak tetap dinaikkan, kami yakin pengangguran bakal meningkat,” ujarnya. bsn4
