Politik Pemerintahan

Pajak PKL Rugikan Konsumen

15-11-2010

beritasurabaya.net - Belum disetujuinya pembahasan penerapan pajak untuk pedagang kaki lima (PKL) tak menyurutkan pemkot untuk mencari contoh PKL yang bakal dikenai pajak tersebut.

Walau bukan pedagang langsung yang terkena imbas pajak, melainkan konsumen, pemkot sudah memilih satu pedagang di kawasan Taman Bungkul, yakni pedagang soto dok dan rawon kalkulator.

Pemilihan itu sekaligus untuk percontohan bagi penerapan pajak PKL. Omset soto dan rawon itu sudah tak diragukan lagi, yakni sehari mencapai Rp 5 juta. Bahkan pemkot sudah berhitung jika omsetnya per hari mencapai Rp 5 juta, maka pajak yang diterima pemkot bisa mencapai Rp 500 ribu per hari.

Sayangnya, angka pajak sebesar itu tetap saja ditimpakan kepada konsumen bukannya pedagang. Dengan demikian, penerapan pajak yang dibahas di dewan itu, seharusnya bukan untuk PKL, tapi konsumen. Konsumen jelas dirugikan.

Rencana PKL soto dan rawon di Taman Bungkul yang bakal dijadikan percontohan bagi PKL lain, dibenarkan Kepala Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Pajak, Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Kota Surabaya Djoestamadji. Menurut dia, pihaknya sudah meneliti dan mengamati terkait omset beberapa PKL.

"PKL ini yang akan dijadikan percontohan pertama," kata Djoestamadji.

Namun kenyataannya, di kalangan dewan, penerapan pajak PKL yang masih dalam pembahasan sudah banyak yang tak setuju. Wakil rakyat khawatir, jika pajak dibebankan ke konsumen, justru banyak PKL yang kehilangan pelanggan. Konsumen bisa saja memilih tempat makan yang resmi, bukan PKL.

Sekretaris Pansus Pajak Daerah Moch Machmud, Senin (15/11/2010) meminta kepada pemkot untuk mempertimbangkan hal tersebut.

"Jangan sampai saat diterapkan pajak, konsumennya malah lari sehingga PKL merugi," tandas Machmud. ries/bsn

Advertising
Advertising