Politik Pemerintahan

Dilarang Pasang Reklame Di Jalan Nasional

22-11-2010

beritasurabaya.net - Ini peringatan bagi pengusaha reklame yang akan mendirikan reklame di jalan nasional di Surabaya, untuk tidak sembarangan pasang reklame.

Artinya, reklame itu harus ada rekomendasi dari Pemprov Jawa Timur.

I Gede Dwijaja Wardhana Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Tata Kota Surabaya, mengatakan, tanpa rekomendasi dan izin lengkap, reklame itu akan dibersihkan. Rekomendasi dan izin itu harus dimiliki sebelum mendirikan kontruksi reklame, Senin (22/11/2010).

Dwija menjelaskan, untuk Pemkot Surabaya sendiri, reklame tanpa rekomendasi dan izin lengkap, juga akan dibongkar. Apalagi, reklame itu ada di wilayah pengendalian ketat reklame.

Ia mencontohkan kawasan Jalan Diponegoro yang rencananya akan dibangun fly over (jalan layang) Banyu Urip ? Pasarkembang, pihaknya siap menertibkan. Meski demikian, untuk reklame dengan izin dan rekomendasi lengkap, akan ditawari pindah lokasi.

Sementara itu, Besar  NH Kepala Seksi Unit Pelaksana Teknis Bina Marga Surabaya mengatakan, terkait soal reklame bando milik PT Geopromo Indonesia di Jalan Diponegoro yang rekomendasinya belum lengkap, reklame itu berdiri di titik nol meter rencana konstruksi jalan layang Diponegoro. Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur nomor 650/2431/202.6/2009 tanggal 3 Agustus 2009, PT Geopromo seharusnya mengurus perizinan baik secara teknis maupun administratif kepada Dinas PU dan Bina Marga Jawa Timur.

"Namun, PT Geopromo belum mengurus izin itu sampai sekarang. Perusahaan hanya mengantongi rekomendasi dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) V. Rekomendasi dalam bentuk surat perjanjian antara BBPJN V dengan PT Geopromo yang ditandatangani Kepala BBPJN V AG Ismail pada 5 Juli 2010. Perjanjian itu dibuat pada tanggal yang sama dengan rapat presentasi rencana pendirian reklame. Namun, rapat itu tidak dihadiri perwakilan Dinas PU Bina Marga Jawa Timur sebagai pihak berwenang untuk memberikan rekomendasi," ungkapnya.

Besar menegaskan, surat perjanjian itu juga tidak lazim dalam proses perizinan. Dinas-dinas terkait perizinan biasanya membuat surat rekomendasi atau perizinan beserta syaratnya saja. Dinas-dinas tersebut tidak membuat perjanjian dengan pengaju izin.

Selain tidak lazim, surat itu dibuat setelah ada pemberitahuan dari Pembuat Komitmen Pembangunan Jalan dan Jembatan Surabaya yang dinaungi BBPJN V pada 12 Mei 2010. Lewat surat nomor Jl.01.03/BM.13/BANG/MTR.SBY 1/92 itu.

Sementara itu, Sutoyo pembuat komitmen meminta tidak ada izin reklame baru di Jalan Diponegoro, khususnya wilayah konstruksi jalan layang.

Besar juga menerangkan, surat itu dibuat karena Sutoyo kaget ada kontruksi reklame baru di Jalan Diponegoro. Ia juga tidak yakin ada lokasi baru untuk pemindahan reklame bando itu. Ruang milik jalan di Jalan Diponegoro sudah penuh. Di jalan itu, jarak minimal antara reklame bando adalah 400 meter.

"Pak Sutoyo sudah memberi tahu Pemerintah Kota Surabaya untuk membersihkan semua utilitas di wilayah pembangunan jalan layang. Pembersihan harus tuntas pada akhir Desember 2010 karena konstruksi akan dimulai pada Januari 2011.Utilitas yang dibersihkan termasuk reklame bando, jaringan kabel telepon dan listrik, serta jaringan pipa air dan gas,? papar Besar. wan/bsn