Politik Pemerintahan

Akhirnya Pemkot Tetapkan Garis Pantai

22-11-2010

beritasurabaya.net - Akhirnya Pemkot Surabaya mengeluarkan akan aturan batas bangunan di tepi laut. Batas bangunan tepi laut yang diperbolehkan nanti tidak boleh kurang dari 100 meter dari garis pantai.

Ketentuan ini untuk mengatur program pembangunan perumahan yang dilaksanakan swasta.

Hendro Gunawan Plt Kepala Badan Perencnaan Pembangun Kota (Bappeko) Surabaya mengatakan,sekarang ini banyak pengembang membangun bangunan perumahan atau lokasi wisata yang langsung berbatasan dengan garis pantai di pantai timur dan utara Surabaya. Padahal, Pemkot sudah menetapkan kawasan itu untuk kawasan konservasi alam. Nah, ke depan semua itu akan kami atur dengan memberikan batasan tersebut.

Hendro menambahkan, ketentuan itu akan dituangkan dalam perda rencana tata ruang wilayah (RTRW) Surabaya sebagai revisi perda yang sama 2010-2029. Setelah ada ketentuan dalam Perda Pemkot akan membuat tanda pengaman berupa patok. Patok itu akan dipasang yang lokasinya diukur dari garis tepi pantai yang jaraknya 100 m dari tepi pantai.

Siapa saja yang membangun bangunan kurang dari 100 meter dari garis pantai, lanjutnya, Pemkot akan membongkarnya. Karena itu, agar perda ini bisa bertaji pemkot akan membentengi dengan berbagai sanksi bagi pelanggarnya.

"Soal sanksi masih akan kami godok lagi. Terutma soal bentuk sanksi yang akan kami terapkan sat perda sudah ada, di antaranya, termasuk bongkar paksa bangunannya," imbuhnya

Setelah perda selesai Pemkot akan berkoordinasi dengan provinsi karena kawasan yang berbatasn dengan laut ada yang dikelola provinsi. Tapi, paa prinsipnya ketentuan tersebut untuk kebaikan kota Surabaya sendiri.Terutama untuk urusan pengembangan wilayah sampai 2029 mendatang.

Hendro memaparkan, di kawasan Surabaya Timur berdiri banyak perumahan yang dekat dengan pantai. Mereka mengembangkan perumahannya sampai mendekati laut. Selain itu, mereka mengembangkan perumahan dengan membeli area tambak dari warga. Sementara warga memperoleh tambak dari cara dengan mengkapling laut berupa mengembangkan tanah oloran. Sedangkan upaya mengolor tanah ke laut akibat dari belum adanya batas pantai atau patok di tepi lautnya.

"Dari sinilah kami membuat ketentuan tersebut. Bentuknya, seperti membuat koordinat pantai. Sehingga, siapa saja pengembang yang membangun bangunan melewati batas tersebut akan ketahuan nakalnya," paparnya.

Tidak hanya itu saja, untuk kawasan pantai timur dan utara Pemkot juga menetapkan 240 ha lahan sebagai kawasan wisata mangrove. Kawasan ini membentang dari Wonorejo Rungkut, Keputih, Kenjeran, Kalianak hingga Romokalisasri.

Sachiroel Alim Ketua komisi C DPRD Surabaya mengatakan, memang seharusnya Pemkot membuat batasan tersebut. Sebab, selama ini tidak ada batasan pantainya sehingga kalau ada warga atau pengembang mengolor tanah dari laut yang mengering bisa diketahui.

"Kalau, sekarang kan siapa saja orangnya akan dengan mudah mengkapling laut yang mengalami pendangkalan. Lha, wong garis pantainya saja tidak ada. Mau mengkapling ratusan hektare pun tidak kelihatan," jelasnya.

Alim juga menjelaskan, sudah selayaknya Pemkot membuat ketentuan tersebut. Tanpa ada ketentuan pembatasan garis pantai atau pembatasan bangunan tepi laut hutan mangrove Surabaya akan terus menjorok ke laut. Bahkan, laut Surabaya-Madura bisa teruruk karenanya.

"Kami mendukung ketentuan tersebut. Kalau bisa secepatnya dibuat agar tepi laut tidak rusak termakan bangunan perumahan semuanya," terangnya.

Berdasarkan pantauannya, saat ini sudah banyak pengembang di pantai timur Surabaya yang diduga memanfaatkan tepi laut. Karena mereka membeli tanah oloran kepada warga setempat. PAdahal, tanah yang diolor adalah laut yang mengalami pendangkalan. wan/bsn