Interpelasi Hanya Dinamika Komunikasi Saja
25-11-2010
beritasurabaya.net - Desakan interpelasi yang digaungkan DPRD Surabaya terhadap wali kota Surabaya, dianggap Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH sebagai hal yang wajar.
Menurut dia, usulan interpelasi itu bagian dari dinamika komunikasi antara DPRD Surabaya dengan Pemkot Surabaya.
"Untuk masalah interpelasi, biar wali kota yang memberikan respon. Tapi ini kan baru wacana. Seluruh yang menjadi hak dewan seperti hak interpelasi, hak angket dan sebagainya kan bukan hal yang salah, itu semua diakomodir aturan. Saya anggap itu justru hal yang biasa," terang Bambang DH, Kamis (25/11/2011).
Namun Bambang DH tak bersedia menjawab kenapa pemkot tetap ngotot memberlakukan kenaikan pajak reklame yang mencapai 400 persen.
"Untuk hal ini bukan kewenangan saya yang menjawab, itu biar dijawab wali kota," katanya.
Bambang DH hanya menjelaskan jika kenaikan pajak reklame itu jangan dilihat atau dibesar-besarkan masalah prosentasenya saja. Kenaikan yang mencapai 400 persen itu bagi Bambang DH adalah relatif.
"Dulu saat saya pertama kali menjadi kepala daerah, ada kenaikan tarif rumah susun yang semula Rp 5.000 menjadi Rp 20.000. Artinya kenaikan itu mencapai 300 persen. Tapi karena yang diblow-up media seputar prosentasenya, maka berita itu menjadi besar. Namun saat saya jelaskan jika nilai tersebut dibagi dengan kebutuhannya sebulan seperti uang rokok, tentu lebih besar rokonya daripada nilai sewa tersebut. Akhirnya, masyarakat mengerti,? paparnya. ries/bsn
Foto : Bambang DH Wakil Wali Kota Surabaya saat wawancara dengan para wartawan
