Politik Pemerintahan

Surabaya Jadi Pilot Project KPK

27-11-2010

beritasurabaya.net - Kota Surabaya kembali dipercaya pusat sebagai kota percontohan. Kali ini, zona integritas pelayanan publik yang akan menjadikan Kota Pahlawan ini sebagai kota percontohan.

Tak tanggung-tanggung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempercayakan Surabaya untuk menjadi pilot projectnya.

Untuk program ini, program pembangunan Surabaya yang menjadi perhatian KPK. Melalui Program yang diberi nama Wistle Blowers System (WBS), seluruh program pembangunan di kota ini bisa dipantau KPK dan masyarakat luas.

WBS ini berupa software atau perangkat lunak yang dipasang dan langsung terhubung dengan KPK.

"Nantinya Pemkot Surabaya akan mengisi program-programnya dan kami yang akan mempublikasikan ke informasi publik," kata Harismoyo, direktorat pendidik dan pelayanan masyarakat KPK, Sabtu (27/11/2010).

Ada beberapa program yang nantinya akan masuk dalam WBS ini. Di antaranya layanan publik tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB), reklame, jalan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Layanan ini akan bisa diakses dan dilihat oleh semua pihak. Nantinya juga akan disediakan layanan ?forum? yang bisa menampung keluhan atau saran.

Untuk masalah ini, KPK akan langsung meresponnya dan segera turun untuk menyelidiki.

Tri Rismaharini Wali Kota Surabaya menjelaskan, Surabaya siap melaksanakan kepercayaan yang diberikan KPK. Dan WBS ini akan dijalankan pada 2011.

Namun, Risma meminta untuk program pemungutan PBB ditunda hingga Maret 2011. Alasannya pemkot butuh persiapan karena penarikan PBB yang diserahkan ke daerah ini juga hal baru yang diterapkan. Khusus pemungutan PBB ini sendiri, Kota Surabaya juga menjadi pilot project bagi seluruh kota/kabupaten se-Indonesia.

"Jadi saya minta sedikit lebih molor hingga Maret. Soalnya penduduk bayar PBB mungkin juga sekitar Maret," pungkas Risma. ries/bsn