Risma Tak Gentar, Meski di Hak Angket
18-12-2010
beritasurabaya.net - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menegaskan, pihaknya tak gentar dengan rencana DPRD Surabaya mengajukan hak inisiatifnya berupa hak angket.
Hak angket terkait tidak terealisasinya pencairan dana hibah Jaring Aspirasi Masyarakat (Jasmas), diajukan dewan karena dinilai ada kejanggalan.
Ditemui usai membuka Musda ke-2 DPD PKS Surabaya, Sabtu (18/12/2010) di gedung Gramedia Expo, Risma sapaan akrabnya, justru mempersilahkan legislatif menggunakan haknya.
?Hak angket, silahkan saja. Kalau menyangkut masalah uang negara, semua tentu harus teliti dalam penyalurannya,? kata Risma.
Alasan lambatnya pencairan itu, ditegaskan Risma, karena banyak data fiktif atas pengajuan proposal program Jasmas tersebut. Seperti ada data dalam proposal, namun saat dicari orang tersebut, justru tak ada. Bahkan ada yang menandatangani proposal, namun saat ditanya justru tak mengusulkan. Dengan data yang tak lengkap atau fiktif tersebut, tentu saja bagian yang berurusan dengan masalah keuangan, tak mau gegabah.
?Hal itulah yang menyebabkan lamanya pencairan dana hibah. Kalau semua data benar, tentu tak akan sulit mencairkannya. Bahkan tadi pagi saja, saya masih menandatangani proposal Jasmas tersebut. Itu semua karena data yang diteliti telah benar. Untuk berapa jumlah proposal yang sudah saya tandatangani, saya tak hafal. Yang jelas, seluruh proposal yang masuk tetap harus kita teliti dan konfirmasi ulang,? tandas dia.
Risma juga menjelaskan, dirinya tak ada unsur kesengajaan untuk menghambat pencairan dana tersebut.
?Ya tidaklah, saya tak mungkin melakukan itu. Kita harus berpikir positif, kita teliti semuanya. Kerja rekan-rekan di pemkot sampai pagi untuk meneliti satu persatu proposal yang ada. Kalau datanya tak lengkap, bagaimana?? ujar Risma.
Begitu juga dengan pihak bank, tentu tak mau melakukan pencairan jika data yang ada berbeda dengan yang di lapangan. Intinya, pencairan dana itu, identitas harus jelas.
?Ada yang mengajukan atas nama masyarakat, ternyata justru perorangan. Ini tak bisa dilakukan. Semua ini menyangkut uang yang harus mereka pertanggungjawabkan, tidak main-main,? ungkap Risma. ries/bsn
