Pemkot Keder, Perwali Pajak Reklame Direvisi
28-12-2010
beritasurabaya.net - Nasi sudah menjadi bubur. Pepatah ini cocok disandang Pemkot dalam hal menelurkan Perwali 56 dan 57 yang membuat DPRD Surabaya geram hingga mengajukan hak interpelasi dan dinaikan statusnya menjadi hak angket.
Kini, setelah tak mau membatalkan pemberlakuan dua Perwali terkait kenaikan pajak reklame, pemkot malah merevisinya.
Selasa (28/12/2010), Bagian Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Kota Surabaya, mengumumkan revisi Perwali tersebut di kantor Bagian Humas Surabaya.
Kini dua Perwali itu menjadi Perwali 70 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali 71 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas pada Kawasan Khusus di Kota Surabaya.
Perwali yang sudah diteken sejak 28 Desember, juga langsung diberlakukan pada tanggal yang sama.
Revisi ini, sejatinya bukan karena adanya gerakan dewan yang akan melakukan hak angket ke wali kota. Revisi itu justru berdasar hasil evaluasi dari Gubernur Jatim yang ditandatangani Sekdaprov Rasiyo.
"Kita sudah menerima surat pengawasan dari Gubernur atas Perwali 56 dan 57, makanya segera direvisi," ungkap Kabid Pendapatan, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Surabaya Joestamadji, Selasa (28/12/2010).
Dalam surat pengawasan itu, ada dua pertimbangan yang tertuang dalam surat gubernur 188/19390/013/2010 tertanggal 21 Desember 2010. Yakni dalam Perwali 56 dan 57, tidak memaknai amanat UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan baik, sehingga UU itu tak dimasukan dalam konsiderannya.
Pertimbangan lain, dua Perwali itu harus ditinjau agar tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, dan lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor.
Joestamadji juga menjelaskan jika di Perwali yang baru, ada penurunan pajak reklame. Semula pendapatan rata-rata pajak reklame 38 persen, kini menjadi lima persen.
"Jika dalam Perwali lama potensi perolehan dari pendapatan rata-rata pajak mencapai Rp 119 miliar, kini hanya tinggal Rp 93 miliar. Namun tetap akan ada kenaikan, rata-rata tiga persen," papar Joestamadji.
Dalam Perwali baru juga ada beberapa aturan yang berubah. Seperti pengklasifikasian ukuran reklame yang semula hanya tujuh jenis pada perwali 56 dan 57 menjadi 12 klasifikasi. ries/bsn
