Gubernur tahan DIPA 2011 untuk 3 daerah
30-12-2010
beritasurabaya.net - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menahan Daftar Isian Pelaksaan Anggaran (DIPA) 2011 untuk Gresik, Sampang, dan Surabaya. Kepala tiga daerah itu tidak memenuhi undangan gubernur dalam penyerahan dan sosialiasi DIPA tersebut.
Gubernur Jawa Timur Soekarwo menegaskan, pemprov harus menjelaskan penggunaan anggaran kepada bupati/wali kota. Karena itu, mereka harus hadir dalam penyerahan DIPA 2011.
“Sekarang bupati/wali kota harus mengontrol penggunaan anggaran di wilayahnya. Termasuk penggunaan di instansi vertikal seperti pengadilan negeri. Hal ini harus saya sampaikan,” jelas Soekarwo di Surabaya, Rabu (29/12/2010).
Pemprov akan menunda penyerahan DIPA 2011 sebelum bupati/wali kota menerima penjelasan itu. Karena itu, Gresik, Surabaya, dan Sampang tidak bisa menerima DIPA yang diserahkan serentak di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (29/12/2010).
“Nanti saya akan jelaskan ke bu Risma [Tri Rismaharini, Wali Kota Surabaya]. Setelah itu baru DIPA diserahkan,” ujarnya.
Perlu diketahui, DIPA Surabaya yang menggunakan anggaran pusat bernilai untuk tahun depan lebih dari Rp 2 triliun. Gubernur ingin memastikan wali kota tahu manajemen penggunaan dan penyerapan agar anggaran tidak mengendap.
“Selama ini, penyerapan amat rendah dalam triwulan pertama. Dampaknya, perekonomian banyak ditopang swasta,” papar Soekarwo.
Sementara itu, Ketua DPRD Surabaya Whisnu Wardhana mengatakan, ketidakhadiran Risma dapat dinilai sebagai pelanggaran pasal 27F undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pasal itu mengharuskan kepala daerah menjaga hubungan dengan instansi di atasnya, seperti wali kota kepada gubernur.
“Tindakan wali kota tidak etis. Berapa sih jauhnya Balaikota ke Grahadi? Sampai tidak mau datang ke Grahadi,” seru Wishnu menyesalkan ketidakhadiran Risma dalam penyerahan DIPA 2011.
Menurut dia, jika Risma mempertahankan pola relasi seperti itu dengan gubernur, dikhawatirkan warga Surabaya akan jadi korban. Gubernur punya wewenang menahan sejumlah dana dari pusat kepada pemkot.
“Alasan gubernur menahan DIPA dibenarkan undang-undang. Kalau begini terus, proyek-proyek di Surabaya yang didanai pusat bisa terancam. Pemkot akhirnya tak dapat memberi sumbangan atas perekonomian Surabaya,” ujar Wishnu. bsn3/wan
