Tak Kantongi Izin Reklame, JPO Ditindak
22-01-2011
beritasurabaya.net - Pendirian jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan Embong Malang, jika menilik pada Perwali 56 dan 57 yang direvisi Perwali 70 dan 71 yang kini bermasalah, jelas melanggar aturan.
Dalam Perwali itu, diatur kawasan strategis yang tak boleh ditempati media reklame apapun.
Hal inilah yang harus dipertanyakan kepada pemkot atas keseriusannya melakukan penataan kawasan reklame. Sebelumnya, dengan Perda yang ada, ada 17 kawasan penataan reklame atau kawasan yang tak diperbolehkan ada reklame. Belakangan, dengan Perwali yang bermasalah, kawasan itu pun ditambah.
Namun informasinya, izin pendirian JPO Embong Malang, memang sudah diajukan sejak lama, sebelum Perwali bermasalah itu terbit.
Sementara Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Surabaya Sri Mulyono menegaskan, jika izin yang dikeluarkan Pemkot Surabaya untuk penyelenggara JPO, adalah izin pendirian, bukan izin pemanfaatan sebagai media reklame.
"Dengan berpegang pada izin tersebut, tentu kita akan melarang jika JPO itu digunakan sebagai media reklame. Sebab izin yang diberikan hanya izin pendirian JPO saja," ungkap Sri Mulyono, Sabtu (22/01/2011).
Masih menurut dia, tentunya jika pihak yang membangun JPO itu hendak menyelenggarakan reklame, tentu harus mengajukan izin khusus reklame. Tidak bisa serta merta menyelenggarakan reklame di JPO itu.
Sri Mulyono yang juga Ketua Tim Reklame Kota Surabaya, menegaskan, pihaknya akan tegas dalam penyelenggaraan reklame.
"Kalau memang tak ada izinnya, tapi tetap diselenggarakan reklame di JPO itu, maka akan kita tindak tegas," ujar dia.
Untuk izin pendirian reklame, kata Sri Mulyono, harus ada tim yang mekajinya. Jika memang memenuhi standar dan prosedur yang tepat, maka nantinya akan diserahkan ke wali kota untuk mendapatkan keputusan boleh atau tidaknya. ries/bsn
