Pusat Sisakan Masalah PBB
21-02-2011
beritasurabaya.net - Surabaya sejak 1 Januari 2011 diberi kepercayaan mengelola pajak bumi bangunan (PBB) sendiri, tidak lagi melalui pusat. Namun dari pelimpahan itu, ada warisan yang diberikan pusat.
Ada tunggakan PBB sebesar Rp 500 miliar yang kini diwarisi Surabaya.
Sesuai data tunggakan PBB antara 2000-2009, tunggakan PBB terbesar ada di lima kecamatan di Surabaya. Yakni, Kecamatan Sukolilo sebesar Rp 48 miliar, Kecamatan Dukuh Pakis sebesar Rp 39 miliar, Kecamatan Sambikerep sebesar Rp 38 miliar, Kecamatan Mulyorejo sebesar Rp 31 miliar dan Kecamatan Lakarsantri sebesar Rp 26 miliar. Kemudian sisa tunggakan PBB lainnya tersebar di 26 kecamatan di Surabaya.
Dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Kota Surabaya Suhartoyo mengatakan, saat ini pihaknya baru melakukan pemetaan tentang obyek pajaknya, besaran pajaknya, besar tunggakan dan lainnya.
"Setelah itu, kita akan bagi mekanisme pengelolaan PBB di tiap wilayah," kata Suhartoyo, Senin (21/2/2011).
Namun pemkot akan mengutamakan tagihan kepada penunggak PBB yang nilainya paling besar. Bahkan untuk memermudah pengelolaannya, pemkot akan melibatkan perangkat kampung, seperti RT dan RW. Tentu saja ada intensif bagi RT dan RW ini. Informasinya, setiap RT akan mendapat Rp 5.000 per lembar dan RW Rp 1.000 per lembar.
Sementara untuk target pendapatan dari PBB pada 2011 ini, sebesar Rp 470 miliar. Itu akan ditagih kepada 690.975 obyek pajak yang ada di Kota Surabaya. Namun terkait penunggak pajak itu, agar PBB tetap dibayar, pemkot bakal memutihkan seluruh dendanya. Wajib pajak hanya dibebani nilai pokok PBBnya.
Sedangkan kepada wajib pajak yang mokong, akan disanksi. Pemkot berhak melayangkan surat peringatan kepada wajib pajak yang terus menerus menunggak pajak. Jika surat peringatan sudah dilayangkan namun tak ada respon dari wajib pajak yang bersangkutan, pemkot berhak melakukan penagihan paksa.
"Bisa dilakukan sita barang yang nilainya sesuai dengan pajak terutang," terang Suhartoyo. ries/bsn
