Panwaslu: Coblos ulang banyak pelanggaran
02-08-2010
beritasurabaya.net - Panwaslu menilai pelaksanaan coblos ulang Pemilukada Kota Surabaya yang berlangsung Minggu (1/8/2010) kemarin, terutama di wilayah Surabaya Barat, masih diwarnai pelanggaran sehingga Panwaslu mempertanyakan kinerja KPU Surabaya, mengapa pelanggaran terus terjadi.
Suparno anggota Panwaslu Surabaya mengatakan pelanggaran yang berhasil ditemukannya selama mengawasi pelaksanaan coblos ulang berada di Wiyung, Semampir dan Jambangan.
”Di Wiyung, masyarakat yang datang hanya membawa formulir C6 ditolak KPPS. Ini khan aneh, masak tidak tahu kalau sudah bawa C6 tanpa KTP dan selama ada di DPT tidak soal. Lho kok ditolak. Untungnya ada Panwascam sehingga masyarakat bisa berikan hak pilihnya,”ungkap Suparno, Senin (2/8/2010).
Di Karah, Suparno mengungkapkan petugas PPS tidak menghitung surat suara coblos tembus padahal sudah dimasukkan dalam amplop tersegel. Saat ditanya Panwascam, kenapa tidak dihitung, petugas bila lupa. ”Ini juga aneh, masak petugas PPS yang ada di TPS semua lupa,”ujarnya.
Sedangkan di Semampir, ada pemilih yang membawa formulir C6 tapi tidak terdata di DPT. Juga ditemukan saksi hanya dengan 1 surat mandat bisa mengawasi 80 TPS. ”Ini juga aneh, waktu ditanya itu aturan darimana, si saksi mengatakan aturan KPU Nomor 54. Lha ini berbahaya kalau ada penyimpangan aturan dimana 1 saksi bisa awasi 80 TPS. Padahal saya pelajari aturannya tidak ada seperti itu,”ungkap Suparno.
Menurut dia, kalau KPU benar-benar bekerja maksimal, pelanggaran yang ditemukan Panwas tidak akan terjadi lagi. ”Imbas tidak maksimalnya kerja KPU, tidak hanya munculnya pelanggaran seperti itu. Tapi tingkat juga golput semakin tinggi. Rata-rata tingkat kehadiran pemilih di TPS di wilayah Surabaya Barat hanya 25%-30%,”ujar Suparno.
Dia juga mempertanyakan KPU Surabaya tentang bentuk sosialisasi seperti apa yang dilakukan dengan anggaran khusus sosialisasi sebesar Rp 3 miliar. ”Jangan menggunakan alasan tingkat partisipasi rendah itu bukan kewenangan KPU. Tapi seharusnya, sosialisasi KPU bisa meningkatkan kesadaran masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi. Kalau KPU tidak bisa bekerja sebaiknya dibubarkan dan diganti dengan Badan Monitoring saja,” pungkas Suparno. bsn2
