Ekonomi & Bisnis

DPRD Nilai KPU Surabaya Gagal Laksanakan Coblos Ulang

02-08-2010

beritasurabaya.net - DPRD Surabaya menilai KPU Surabaya telah gagal melaksanakan coblos ulang Pemilukada Surabaya. Ada beberapa kriteria yang diberikan DPRD Surabaya terkait kegagalan KPU.

Ketua DPRD Surabaya Wishnu Wardhana mengatakan kegagalan itu bisa dilihat masih banyaknya masyarakat Surabaya tidak mengetahui coblos ulang Pemilukada Surabaya 1 Agustus 2010. Kriteria lainnya, apa yang jadi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) ternyata tidak dijalankan KPU. Yang terlihat justru KPU melakukan pembiaran pelanggaran.

"KPU Surabaya berjalan tanpa ada koordinasi yang bagus. Ini bisa dilihat dari jadual coblos ulang yang dipaksakan 1 Agustus. Bahkan alasannya sampai sekarang tidak jelas. Ini sebabnya, dan akibatnya persiapan coblos ulang tidak maksimal dan sosialisasi tidak sampai ke bawah," jelas kata Wishnu, Senin (2/8/2010).

Saat coblos ulang, sambungnya, dia bersama beberapa anggota dewan ikut turun langsung ke beberapa TPS seperti di Sidotopo, Rungkut dan beberapa wilayah coblos ulang lainnya. Warga yang saya temui tidak banyak yang tahu kalau hari kemarin itu coblosan ulang. Ini jelas berdampak pada ketidakhadiran masyarakat ke TPS karena tidak tahu.

Melihat kegagalan KPU laksanakan coblos ulang, WISHNU menegaskan, DPRD akan cooling down lebih dulu untuk menunggu sampai proses pelaksanaan Pemilukada Surabaya ini selesai. Setelah seluruh laporan masuk, DPRD akan bergerak menggunakan hak-haknya.

Menanggapi penilaian Ketua DPRD Surabaya, Eko Sasmito Ketua KPU Surabaya mengatakan kegagalan itu seharusnya punya parameter yang jelas. Kalau KPU Surabaya dinilai tidak menjalankan amar keputusan MK, itu yang mana.

Begitu pula soal alasan dilakukan coblos ulang 1 Agustus 2010, menurut Eko, itu sudah lama disampaikan ke DPRD Surabaya. Coblos ulang 1 Agustus ini merespon anjuran Gubernur Jawa Timur yang berharap Pemilukada Surabaya bisa dilakukan sebelum Ramadhan.

“Pertimbangan kita juga melihat jadwal 31 Agustus dilantikanya Walikota yang baru. Kalau coblos ulang tidak segera dilakukan akan terjadi kekosongan jabatan. Bahkan Panwaslu dan Ketua DPRD Surabaya sebelumnya menilai kita lamban bekerja. Tapi begitu kita tetapkan 1 Agustus dibilang terburu-buru,” papar EKO.

Sedangkan Chairul Anam Anggota KPU Surabaya Divisi Sosialisasi menjelaskan pihaknya sudah merasa maksimal lakukan sosialisasi ke masyarakat. Sosialisasi itu dilakukan bersama seluruh stakeholder dengan menggunakan beragam alat peraga, mulai spanduk dan turun langsung ke lapangan.

Kalau tingginya angka golput saat coblos ulang dikaitkan dengan rendahnya partisipasi masyarakat, Anam mengatakan, itu tidak terkait langsung dengan sosialisasi. Bahkan tugas sosialisasi sebenarnya bukan hanya KPU Surabaya tapi juga partai politik sesuai UU Nomor 2 tahun 2008.

“Tapi bukan berarti kita lepas tangan. Kita tetap akan kaji ulang hasil sosialisasi dalam Pemilukada Surabaya,” pungkasnya. bsn3