Ekonomi & Bisnis

Mengintip Pola Kepatuhan WP Orang Pribadi

19-05-2026

Surabaya, beritasurabaya.net - Pajak tetap menjadi isu penting dalam perpajakan di Indonesia, dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak (WP) yang masih rendah. Meskipun pemerintah telah berupaya meningkatkan kesadaran pajak, namun jumlah WP yang memenuhi syarat patuh masih relatif sedikit dibandingkan dengan total WP terdaftar.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah menerapkan kebijakan yang inovatif, salah satunya melalui sistem self-assessment. Dalam sistem ini, WP diberi kewenangan untuk menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri, dengan prinsip transparansi dan kepercayaan penuh kepada WP.

Direktoral Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga tanggal 11 Mei 2026 pukul 24.00 WIB telah dilaporkan sebanyak 13.233.078 Surat Pemberitahuan (SPT) dengan rincian 10.843.429 SPT Orang Pribadi (OP) Karyawan, 1.463.731 SPT OP Non Karyawan, 894.537 SPT Badan dalam rupiah, 1.496 SPT Badan dalam dolar, 29.613 SPT Badan beda tahun buku dalam rupiah, dan 38 SPT Badan beda tahun buku dalam dolar. (www.liputan6.com tanggal 12 Mei 2026). 

Jenis WP OP berdasarkan penghasilan

Dalam administrasi perpajakan di Indonesia terhadap WP OP bisa dibedakan berdasarkan penghasilan yang didapat atau yang diperolehnya. Pertama yakni WP OP yang memperoleh penghasilan dari pemberi kerja. Untuk katagori ini, WP adalah subjek pajak dalam negeri yang dikenakan pemotongan PPh Pasal 21/26 atas gaji, tunjangan, dan bonus.

Pemotongan dilakukan oleh perusahaan (pemberi kerja) setiap bulan. Karyawan berhak menerima bukti potong formulir BPA1 untuk sektor swasta, sementara itu bagi PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Pejabat Negara termasuk pensiunannya akan menerima bukti potong formulir BPA2, untuk pelaporan SPT Tahunan.

Pajak hanya dikenakan jika penghasilan neto setahun melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yakni Rp54.000.000 per tahun (atau Rp4,5 juta per bulan) untuk wajib pajak lajang. Besaran PTKP ditentukan berdasarkan status pernikahan serta jumlah tanggungan anggota keluarga dari WP dengan ketentuan jumlah yang dibolehkan sebagai tanggungan adalah maksimal 3 orang baik itu berasal dari keluarga sedarah maupun semenda pada garis keturunan lurus serta anak angkat. Terkait pengenaan tarif pajak adalah menggunakan tarif pajak progresif.

Kedua yakni WP OP yang memiliki penghasilan dari Usaha atau Pekerjaan Bebas (WP OP Non Karyawan). Pekerjaan bebas didefinisikan sebagai pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Contoh pekerjaan bebas antara lain: pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai dan aktuaris.

WP OP katagori ini diperbolehkan melakukan pencatatatan serta menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma. Norma yang digunakan adalah Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN) yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 dengan persyaratan peredaran bruto 1 tahun kurang dari 4,8 Miliar.

Penghasilan neto dihitung dengan cara mengalikan angka persentase NPPN dengan peredaran bruto dari kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dalam satu tahun pajak. Sebelum dihitung dengan tarif umum PPh, WP OP terlebih dahulu menghitung penghasilan kena pajak dengan mengurangkan penghasilan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang telah dihitung dengan NPPN.

Lain halnya untuk pelaku usaha dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun yang menikmati tarif PPh Final 0,5 persen dari peredaran bruto bulanan. Khusus untuk WP OP tidak wajib membayar PPh Final jika akumulasi omzet belum melebihi Rp500 juta dalam satu tahun pajak.

Fenomena praktik pengaturan penghasilan dan omzet untuk mengecilkan pajak

Jika di cermati terdapat indikasi perilaku WP yang sengaja mengatur penghasilan, omzet, atau transaksi agar berada tepat satu titik disekitaran batas (threshold) tertentu untuk memperoleh beban pajak yang lebih rendah dan terhindar dari tarif pajak yang lebih tinggi. Contoh: Banyak WP mengelompok melaporkan penghasilan dibawah batas PTKP atau sedikit saja melawati batas PTKP agar tidak ada pajak yang terutang maupun menikmati tarif lapisan pajak terendah.

Modus lainnya adalah WP mengunci laporan omzet tidak melebihi batas Rp4,8 Miliar setahun agar terus menikmati fasilitas tarif PPh Final 0,5 persen. Lambat laun jika pola perilaku seperti ini terus menjadi tren dan berulang serta makin bertambah secara jumlah WP, maka pemerintah bukan hanya akan mengalami kehilangan potensi penerimaan pajak, namun juga termasuk kehilangan potensi membentuk kapasitas ekonomi yang lebih besar.

Dugaan motif yang menjadi dorongan dimana terbentuknya perilaku tersebut (pelaporan yang tidak berdasarkan keadaan sebenarnya) antara lain adalah: Pertama, pola fragmentasi sumber penghasilan yakni hanya melaporkan penghasilan utama saja sementara penghasilan sampingan meskipun jumlahnya bisa mendekati bahkan terdapat potensi melampaui penghasilan utama adalah bukan hal wajib untuk disampaikan dalam SPT.

Kedua, persepsi terhadap threshold atau batasan fasilitas tarif sebagai batas aman dalam pelaporan pajak. Ketiga, pola pelaporan yang cenderung mengikuti omzet tahun-tahun sebelumnya meskipun terdapat perubahan kondisi perekonomian.  

Usulan perbaikan

Seringkali pemerintah menindaklanjuti fenomena praktik pengaturan penghasilan dan omzet untuk mengecilkan pajak dengan pengawasan hingga melakukan pemeriksaan. Pendekatan awal dengan hanya bertumpu mengedepankan penegakan hukum akan berakibat menciptakan biaya kepatuhan pajak yang tinggi serta memerlukan sumber daya pemeriksa yang banyak.

Selain itu juga kemungkinan akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Maka perlu dicarikan alternatif pendekatan yang akan dipilih oleh pemerintah guna menekan biaya kepatuhan pajak yang tinggi. Tidak kalah penting juga kesadaran atau pemahaman dari pemerintah terutama ditingkat pimpinan agar dapat menentukan arah kebijakan perpajakan yang lebih baik.

Pendekatan edukasi perpajakan adalah menjadi pilihan yang dirasa tepat. Dilakukan melalui komunikasi atau pesan terstruktur yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku seseorang secara halus tanpa paksaan. Pesan pesan terstruktur berisikan narasi persuasif sederhana terkait manfaat pajak terutama pembiayaan fasilitas publik, serta ajakan melaporkan pajak secara benar lengkap dan jelas adalah dapat dijadikan budaya yang baik guna membangun kesadaran WP.

Perbaikan dan kemudahan layanan perpajakan diera coretax serta pemanfaatan data data yang terintegrasi dari coretax menjadikan kegiatan edukasi yang lebih personal (one on one) lebih masif akan dirasa dapat jauh lebih mudah mengubah perilaku wajib pajak menjadi lebih patuh baik secara formal maupun secara material. Bahwa sejalan dengan temuan penelitian Antonides dan Robben (1995) dan Webley (2004) yang menyatakan bahwa persepsi mendasar wajib pajak yang berkaitan dengan administrasi perpajakan yang digambarkan melalui transparansi sistem perpajakan, akuntabilitas dan kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, serta efektivitas pengelolaan pajak oleh pemerintah tentunya akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak di suatu negara. (Penulis Alfathir Badra Penyuluh Pajak)

Teks foto : Ilustrasi WP.