Ekonomi & Bisnis

100 Alfamart tak miliki izin HO

15-09-2010

beritasurabaya.net - Sebanyak 118 outlet minimarket Alfa Mart yang beroperasi di Surabaya, hanya 18 outlet saja yang punya izin gangguan (hinder ordonantie/HO). Padahal Perda Nomor 1 tahun 2004 tentang Izin Gangguan, pasal 28 menegaskan sanksi administrasi yang bisa dilakukan Kepala Daerah mulai dari penyegelan sampai pencabutan izin.

Ketua Pansus Raperda Retribusi Izin Gangguan DPRD Kota Surabaya Reny Astuti menyatakan seharusnya Pemkot Surabaya dalam hal ini Walikota harus tegas dengan aturan yang ada.

"Keberadaan Alfa Mart sudah cukup lama bahkan bertambah terus di Surabaya. Namun kenyataannya, hanya 10% saja yang punya izin gangguan dan tidak ada langkah hukum memberikan sanksi administrasi pada 100 Alfa Mart lainnya sesuai Perda Nomor 1 tahun 2004," ujar Reny usai dengar pendapat dengan Bagian Hukum, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Bagian Keuangan, di ruang Komisi C DPRD Surabaya, Rabu (15/9/2010).

Ini baru data yang dimiliki BLH selaku pihak yang berwenang mengeluarkan izin gangguan, lanjut Reny, padahal masih banyak market modern yang tidak berizin, dan BLH juga tidak punya database-nya.

"Imbasnya, dengan merebaknya mini market modern tanpa pengawasan dan penindakan yang tegas dari Pemkot Surabaya," ungkap RENY, bisa mengancam secara ekonomi bagi masyarakat sekitar. Padahal di saat yang sama, selama ini Pemkot Surabaya melalui Satpol PP bisa bersikap tegas terhadap penertiban pedagang kaki lima (PKL). Kondisi ini memunculkan citra bahwa Pemkot Surabaya hanya memiliki keberpihakan terhadap pengusaha besar.

Reny menjelaskan, dalam Perda Nomor 1 tahun 2004 telah dijabarkan gamblang bahwa izin tidak boleh dikeluarkan selama mengancam masyarakat baik dari sisi sosial, lingkungan dan ekonomi.

“Tapi anehnya, justru yang tidak punya izin gangguan, hingga sekarang dibiarkan saja tanpa ada penerapan sanksi. Padahal kalau Pemkot tegas, unit usaha akan patuhi aturan yang ada. Kenyataan di lapangan tidak maksimal. Kita kuatir terbuka peluang adanya pungli sehingga mereka bisa eksis meski tanpa izin gangguan,” ujar Reny.

Menyikapi kondisi di lapangan inilah, kata Reny, Pansus menyusun Raperda Retribusi Izin Gangguan. Targetnya, minggu depan pembahasan Raperda sudah selesai sehingga bisa dibawa ke Badan Musyarawah (Banmus).

Reny menjelaskan penyusunan Raperda ini punya paradigma bukan pada sisi peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) tetapi pada pembinaan usaha sehingga tidak menimbulkan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi.

“Kalau pembinaan bisa dilakukan semaksimal mungkin, tidak saja bisa kurangi angka pengangguran tapi juga bisa meningkatkan pendapatan pelaku usaha tanpa harus memberikan dampak sosial, lingkungan dan ekonomi,” tegasnya. bsn3