Ekonomi & Bisnis

DPRD minta Risma tak buru-buru memutasi

01-10-2010

beritasurabaya.net - Anggota DPRD Surabaya menyarankan agar Wali Kota Surabaya Tri Rismahrini tidak terburu-buru memutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Ketua Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Kota Surabaya M. Machmud menyarankan, agar wali kota yang baru dilantik ini bisa memberikan keleluasaan bagi para pejabat pemkot untuk bisa beradaptasi dengan ritme kerja yang baru.

"Ritme kerjanya Risma tinggi, jadi kalau dipaksakan banyak pejabat akan ketinggalan," kata Machmud, Jumat (1/10/2010).

Dikabarkan bahwa sehari masuk kerja, Risma telah memanggil sejumlah pejabat Pemkot Surabaya di antaranya para Asisten Sekretaris Kota (Sekkota) Surabaya untuk membahas rencana kerja dan mutasi pejabat Pemkot Surabaya.

Rencana mutasi tersebut dipastikan akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Hal itu dibenarkan juga oleh Asisten II Sekkota Muhlas Udin.

Menurut dia, salah satu yang dibahas dalam pertemuan pertama tersebut adalah soal mutasi. "Salah satu yang dibicarakan adalah persoalan itu (mutasi)," kata Asisten II Sekkota Surabaya Muhlas Udin beberapa hari lalu.

Menurut Mahcmud, wali kota harus memberikan kesempatan kepada para staf-stafnya untuk bekerja secara maksimal. "Jika dalam waktu tiga bulan tidak membuahkan hasil, maka merupakan wewenang wali kota untuk menggantinya," ujarnya.                 

Mahcmud menegaskan, jika di kalangan pejabat sekelas kepala dinas atau badan yang tidak bisa mengimbangi ritme kerjanya wali kota, maka perlu diganti. 

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan mengevaluasi 22 satuan kerja perangkat desa (SKPD) di Pemkot Surabaya mulai dari kepala dinas, kepala badan, kepala lembaga hingga camat.

"Hasil dari evaluasi tersebut akan kami sampaikan ke wali kota. Terserah mau diterima atau tidak. Kami hanya sebatas mengusulkan saja," ujar Machmud.

Saat ditanya apakah ada di antara 22 kecamatan yang selama ini dinilai kinerjanya buruk, Machmud mengatakan pihaknya sudah mengantongi beberapa nama. Namun dia enggan menyebutkan siapa saja kepala dinas tersebut.

"Kami tidak mau menyebut siapa saja, kita tunggu saja hasil evaluasi nanti," kata Machmud.