Ekonomi & Bisnis

Kenaikan Cukai Picu PHK Massal

15-11-2010

beritasurabaya.net - Kenaikan cukai rokok yang diberlakukan pemerintah pusat sejak awal Nopember 2010, memantik persoalan bagi buruh rokok. Buruh justru terancam kehilangan pekerjaan akibat kenaikan tersebut, khususnya bagi buruh linting.

Karena itu, beberapa buruh pabrik rokok PT HM Sampoerna Tbk, Senin (15/11/2010) lapor ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Mereka mengeluhkan kenaikan tersebut dan berharap Pemkot Surabaya memiliki solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Sayangnya, pemkot tak bisa memutuskannya dan masih menunggu memelajari kasus tersebut.

Kemarin, Ketua SPSI Sampoerna, Prihatin, bersama beberapa buruh lain dan Pimpinan Daerah SPSI Jatim bidang Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman, Daryanto, menyampaikan keluhannya secara langsung kepada wali kota wanita pertama di Surabaya tersebut.

Prihatin menjelaskan, kenaikan cukai rokok ini sangat berimbas kepada tenaga Sigaret Kretek Tangan (SKT) karena cukai SKT inilah yang mengalami kenaikan lebih tinggi dari Sigaret Kretek Mesin (SKM). SKT sejak 1 Nopember naik sebesar 9,3 persen, sedangkan SKM hanya naik sebesar 4,8 persen.

Padahal, produksi SKT ini jelas lebih rendah dari SKM. Bahkan atas kenaikan cukai itu, harga rokok bisa jadi lebih mahal dan karyawan SKT bisa dikurangi jam kerjanya serta terancam pengurangan tenaga kerja.

"Bagaimana tidak, dengan cukai SKT yang mahal, maka pabrik akan lebih memungsikan SKM. Satu mesin SKM itu mampu menggantikan 1.600 tenaga kerja, padahal buruh SKT ini bisa menghidupi 4-6 anggota keluarganya. Apalagi SDM SKT ini banyak yang memiliki pendidikan SD dan SMP saja. Jika kehilangan pekerjaan, maka buruh SKT ini akan kerja apa. Bisa-bisa malah jual diri," keluh Prihatin.

Sementara Daryanto menjelaskan, buruh SKT di Surabaya yang menjadi anggota SPSI saja mencapai 268 ribu. Sedang di Sampoerna, tenaga SKT itu mencapai 12.500 orang.

"Ini akan memicu banyak pengangguran," kata Daryanto.

Risma, sapaan akrab wali kota menjelaskan, pihaknya tentu masih harus memelajari laporan para buruh.

"Pemerintah akan mendata berapa buruh SKT di Surabaya, setelah dipelajari, baru pemerintah bisa menentukan solusinya," ungkap Risma. ries/bsn