Ekonomi & Bisnis

Kenaikan Pajak Reklame Tak Rasional

18-11-2010

beritasurabaya.net - Rencana Pemkot Surabaya menaikan pajak reklame dengan cara mengajukan raperda Pajak Daerah, satu persatu ditentang pengusaha reklame.

Beberapa waktu lalu, Persatuan Usaha Reklame Indonesia (PURI) menolaknya, kali ini giliran Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) yang keberatan atas rencana tersebut.

Kenaikan pajak yang diusulkan pemkot mencapai 400 persen, padahal P3I berharap kenaikannya yang pantas hanya 20 persen saja. Atas keberatan itu, P3I juga sudah mengirimkan surat keberatannya kepada wali kota Surabaya pada 2 Nopember lalu.

Namun sampai saat ini belum ada tanggapan. P3I kembali akan melayangkan surat serupa beberapa hari ke depan. Ini disampaikan beberapa pengurus P3I yang datang ke kantor Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surabaya dalam rangka berkeluh kesah seputar kenaikan pajak reklame tersebut.

Paulus Heri Suyanto mantan pengurus P3I yang kini menjadi anggotanya, kenaikan pajak reklame yang diusulkan pemkot itu berdasar tingkat status jalan, tapi tak melihat faktor lainnya.

Heri juga menyampaikan, usulan tersebut tak diimbangi dengan sosialisasi tapi justru menaikannya dengan serta merta.

?P3I tak keberatan dengan kenaikan pajak tapi maksimal 20 persen dan kami juga ingin solusi yang terbaik,? jelas Heri.

Yang membingungkan adalah adanya keinginan pemkot menyesuaikan tarif dan pajak reklame dengan Jakarta. Padahal dengan kenaikan sebesar 400 persen, justru membuat perbedaan besar antara Surabaya dan Jakarta. Justru nilainya lebih besar Surabaya.

Heri mencontohkan, reklame di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) 5x10 meter di Jl MT Haryono Jakarta adalah Rp 40 juta. Sedangkan JPO di Mayjen Sungkono Surabaya bakal mencapai Rp 235 juta.

?Ini kan justru tak mengacu Jakarta, tapi justru lebih mahal,? tegasnya.

Sementara Ketua Kadin Surabaya Jamhadi yang menerima keluhan tersebut menegaskan, pihaknya memang mendukung keinginan pemkot menata reklame, tapi menentang jika kenaikannya 400 persen.

?Seharusnya jangan menaikkan pajak sebesar itu, pemkot juga harus mengimbanginya dengan penataan. Tambah titik-titik reklame agar pendapatannya juga besar. Kenaikan pajak yang sangat besar ini bisa membebani konsumen. Jika dipaksakan, para pengusaha reklame akan membebankan pajak itu ke pemasang iklan. Sedangkan bagi pemasang iklan, karena biaya promosi besar, maka produk barang yang dijual harganya dikhawatirnya juga dinaikkan,? jelas Jamhadi.

Kadin juga mengusulkan, hendaknya kenaikan pajak itu tak secara parsial seperti ini, melainkan bertahap. Bisa saja tahun pertama naik 20 persen dan berikutnya terserah berapa persen. Dengan demikian, tak akan membebani pengusaha dan pemasang reklame. ries/bsn