Perwali Pajak Reklame Tak Mengacu Perda
22-11-2010
beritasurabaya.net - Persoalan kenaikan pajak reklame nampaknya masih menjadi topik hangat di lingkungan DPRD Surabaya.
Wisnu Sakti Buana Wakil Ketua DPRD Surabaya mengatakan, kenaikan pajak yang sudah diberlakukan Pemkot Surabaya melalui dua Peraturan Wali Kota (Perwali) 56 dan 57 tahun 2010 per 1 Nopember 2010, dinilai dewan cacat hukum.
Menurut dia, adanya perwali itu sebagai petunjuk teknis dan pelaksana atas peraturan daerah. Sementara di satu sisi, aturan tersebut yang berupa Raperda Pajak Daerah masih dibahas di tingkat Panmus.
"Memang Perda tentang Reklame sudah ada. Namun penyesuaian kenaikan pajak reklame itu juga karena adanya UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sementara terkait amanat UU tersebut, di Surabaya masih membahas raperdanya," terang Wisnu.
Dengan adanya hal tersebut, pemkot atau eksekutif sama saja melangkahi aturan yang ada. Artinya Perwali tentang Pajak Reklame itu tak mengacu aturan yang ada seperti Perda. ries/bsn
