Pegawai Pajak Dilarang Terima Uang
21-12-2010
beritasurabaya.net - Berdasarkan UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dua pajak yang biasa dikelola pusat, terhitung 1 Januari 2011, akan diserahkan ke daerah, termasuk Surabaya.
Dua pajak itu, adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi Bangunan (PBB).
Penyerahannya juga diperkuat dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 186/PMK 07/2010 dan 53/2010.
Terkait penyerahan dua pajak untuk dikelola daerah, menurut Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya Suhartoyo, sudah siap dilaksanakan. Bahkan pemkot sudah menyiapkan SDM-nya.
?Sebanyak 20 pegawai kita kirim ke KPP Kanwil Pajak untuk mengikuti pelatihan. Sebelumnya sudah ada 200 pegawai yang disiapkan,? tandas Suhartoyo, (21/12/2010).
Pemkot juga sudah menyiapkan kantor pelayanannya. Ada delapan kantor pelayanan yang disebut sebagai unit wilayah yang tujuannya untuk memermudah pelayanan ke masyarakat. Bahkan 10 mobil keliling juga disediakan.
?Kita juga membuat kebijakan baru agar tak muncul mafia pajak. Kita melarang petugas menerima uang dari wajib pajak, pembayarannya tetap melalui bank yang sudah ditunjuk. Pegawai yang ada hanya membantu wajib pajak menghitung pajaknya. Pelanggaran atas kebijakan itu, akan dikenakan sanksi tegas,? tukas Suhartoyo. ries/bsn
