Ekonomi & Bisnis

Kontraktor Tak Profesional, Proyek Molor

27-12-2010

beritasurabaya.net - Proyek pemasangan box culvert yang disisi atasnya difungsikan sebagai jalan di kawasan Simo (Banyuurip tahap II), molor.

Akibatnya, pelaksana proyek dikenakan sanksi oleh Pemkot Surabaya. Proyek yang nilainya mencapai Rp 36 miliar, akhirnya dipotong sebesar Rp 20 miliar. Tentu saja, pelaksana proyek harus gigit jari.

Telatnya penyelesaian proyek itu juga membuktikan jika manajemen proyek di Pemkot Surabaya sangat amburadul. Adanya pemotongan nilai proyek ini terungkap saat hearing di Komisi B DPRD Surabaya.

Hadir dalam hearing itu, pelaksana proyek PT Galatama, Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Surabaya, konsultan perencana dan konsultas pengawas proyek. Proyek box culvert Simo ini hingga penghujung 2010 baru bisa dituntaskan sebesar 67,3 persen. Sementara proyek box culvert Kedungdoro telah menyelesaikan sekitar 51 persen. Alasan molornya pengerjaan proyek itu karena terkendala pipa gas yang melintang.

Untuk memindahkan pipa tersebut, hingga saat ini belum bisa. Sementara kendala di proyek box culvert Kedungdoro karena adanya pipa PDAM dan kabel listrik.

Terkait pemotongan nilai proyek akibat keterlambatan penyelesaian, menurut Kepala Dinas PU, Bina Marga dan Pematusan Erna Purnawati sudah tak ada masalah. Sebab, hal itu juga sudah dibicarakan dengan pihak kontraktor, dan kontraktor tak keberatan.

"Untuk proyek box culvert tahap I yang digarap PT Waskita Karya, tak ada masalah. Memang proyek itu juga belum selesai, tapi akan ada perbaikan kontraknya. Proyek ini terkendala pembebasan lahan. Sementara proyek di Kedungdoro memang kita hentikan tapi pembayarannya sesuai dengan yang diselesaikan," jelas Erna, (27/12/2010).

Sementara Ketua Komisi B DPRD Surabaya M Sachiroel Alim menilai, proyek yang tak selesai itu menunjukkan jika pemkot dan kontraktor sama-sama tidak profesional.

"Sejak awal seharusnya sudah bisa tahu kendala apa saja yang bakal ditemui. Ini kan tak ada perencanaan yang baik," tegas Alim.

Alim juga menyarankan kepada pemkot agar memberlakukan sistem black list bagi kontraktor yang tak bisa menyelesaikan proyek pemkot tepat waktu.

"Jangan hanya dipenalty saja, tapi juga di black list. Ini tak saja berlaku bagi kontraktor, tapi juga bisa diberlakukan ke konsultan perencana dan pengawasnya. Sudah jelas kalau kerjanya tak profesional," tambah politisi Partai Demokrat ini. ries/bsn