Ekonomi & Bisnis

Jatah saham IPO Bank Jatim mendulang protes

06-01-2011

beritasurabaya.net - Jatah khusus bagi anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) serta pejabat Pemprov Jatim dalam penawaran saham perdana (initial public offering /IPO) Bank Jatim mulai menuai protes. Jatah itu dikhawatirkan ada dana talangan untuk membiayai pembelian saham tersebut sehingga ditengarai maka anggota DPRD Jatim maupun pejabat Pemprov bisa memperoleh saham secara cuma-cuma. Padahal, masyarakat umum juga ingin memiliki andil dalam kepemilikan Bank Jatim.

Anggota Komisi C DPRD Jatim Sugiono menyatakan, jatah untuk anggota dewan sebanyak 10% dari saham Bank Jatim yang akan dilepas di pasar modal tidak perlu dilakukan. Bank Jatim juga jangan sampai mengucurkan dana talangan untuk membelikan saham bagi kolega. Langkah itu akan mengurangi kepercayaan publik dan terkesan eksklusif.

“Jangan sampai ada jatah khusus, penawaran saham perdana pun belum waktunya dilakukan. Kalau Bank Jatim melakukan terobosan dengan menawarkan saham perdana ke publik akan menjadi bencana. Apalagi dana yang diraup dari IPO hanya Rp500 miliar,” ujar Soegiono, Kamis (6/1/2011).

Anggota Komisi C lainnya Sugiri Sancoko mangatakan, penawaran saham perdana ke publik atau IPO Bank Jatim harus bisa dikaji ulang. Konsep yang dipakai masih mengadopsi cara negara maju. “Ini produknya kapitalis, jadi nanti akan merusak perekonomian di Jatim,” jelasnya.

Selain itu, konsep yang ditawarkan direksi Bank Jatim bisa berbahaya. Sebab, direksi yang ada saat ini tinggal menunggu bulan untuk tidak menjabat lagi karena pensiun. Sementara IPO baru akan diluncurkan Juni 2011. “Sebelum Juni 2011 itu, banyak direksi maupun direktur utama Bank Jatim pensiun. Pelaksanaan teknis nanti bisa berbeda arah,” sambung anggota Komisi C lainnya Yusuf Rohana.

Sementara itu, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Saifullah Yusuf mengatakan, pihaknya baru mengetahui kalau ada jatah 10% bagi pejabat pemprov maupun dewan dalam peluncuran IPO Bank Jatim. Pihaknya menyerukan pada semua pihak untuk berhati-hati dalam menjalankan itu. “Semua mekanisme nanti diawasi publik. Jangan ngawur dalam melaksanakannya,” ujar Gus Ipul, panggilan akrab Wagub Jatim itu.

Mantan Menteri Percepatan Daerah Tertinggal (PDT) itu berharap jangan ada jatah bagi seseorang untuk memiliki kepemilikan saham Bank Jatim. “Semua masyarakat boleh dan memiliki hak sama,” jelasnya.

Terpisah, Ketua Komisi C DPRD Jatim Kartika Hidayati membantah keras kalau jatah saham bagi anggota dewan diberikan dana talangan. Jatah 10% untuk Pemprov dan DPRD Jatim itu bukan gratisan. Pihaknya harus membeli saham tersebut seperti pembeli lainnya.

“Kami tidak ingin seperti kejadian penawaran saham Krakatau Steel (KS). Dewan mendapatkan saham tersebut dengan membeli. Jadi pembelian itu atas nama pribadi bukan atas nama kelembagaan,” jelas politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim itu.

Menurut informasi, para wakil rakyat dan pejabat pemprov memperoleh jatah 10% dari jumlah saham yang ditawarkan ke publik. Dengan demikian pejabat dan anggota dewan mendapatkan jatah Rp50 miliar dari total nilai perolehan dana IPO yang berkisar sebesar Rp500 miliar.

Selain memberikan jatah khusus pada pemangku kepentingan, pihak manajemen atau karyawan Bank Jatim juga mendapatkan jatah 10% juga. Total saham Bank Jatim yang akan dijual ke publik hanya 25% saja. Dengan komposisi itu, dari total 25% saham yang dijual ke publik, relasi mendapatkan jatah 10%, karyawan mendapatkan 10%, sedangkan 80% ditawarkan ke masyarakat umum. djo